BNPT Antisipasi Paham Radikal, Bentuk Satgas Lintas Sektoral

MATARAM – Selain Poso, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), kerap menjadi daerah penangkapan pelaku teroris oleh Densus 88 Mabes Polri. NTB terutama di kabupaten dan Kota Bima juga kerap menjadi daerah transit para pelaku teroris Poso jaringan Santoso.

Terakhir pada 19 Juni 2017, Densus 88 juga menangkan tiga orang terduga teroris di Kabupaten Bima yang selain merencanakan pembunuhan terhadap anggota Polri, juga merencanakan pengeboman di sejumlah tempat yaitu Bandara Bima dan Polres Kabupaten Bima. Ketiga terduga teroris juga merupakan bagian dari kelompok Jamaah Ansharut Daullah (JAD) yang telah berbaiat kepada ISIS.

“Mengantisipasi dan mencegah perkembangan serta penyebaran paham teroris di NTB, selain melalui penindakan dan pendekatan hukum, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) lintas kementerian, lembaga, hingga daerah yang lebih mengutamakan pencegahan melalui pendekatan persuasif,” kata Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam, Irjen Pol Carlo Tewu, di Mataram, Rabu (11/10/2017).

Melalui satgas ini, nantinya, langkah pencegahan akan lebih banyak dikedepankan dalam upaya memutus perkembangan paham radikal, baik di NTB maupun Poso, serta sejumlah daerah lain yang selama ini menjadi daerah penangkapan pelaku teror.

Semua kementerian, lembaga, termasuk daerah akan bekerja sesuai bidang masing-masing melalui berbagai pendekatan, mulai pendekatan ekonomi, agama, sosial, budaya dan adat istiadat.

“Harapannya dengan sinergi dan pendekatan yang dilakukan melalui semua lini, penyebaran dan perkembangan paham terorisme bisa teratasi,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPT RI, Gautama Wirananegara tidak memungkiri, dipilihnya NTB dan Poso sebagai daerah pertama pembentukan Satgas pencegahan paham radikal dan terorisme oleh BNPT, karena daerah tersebut selama ini memang termasuk daerah yang kerap menjadi daerah penangkapan pelaku teror di Indonesia.

“Tidak mungkin kita jadikan lokasi pertama pembentukan Satgas pencegahan paham radikal dan teroris, kalau tidak ada indikasi, itu yang mendasari,” katanya.

Ditambahkan, melalui pembentukan Satgas dan melibatkan semua kalangan, selain diharapkan bisa menjadi benteng, masyarakat terutama pelajar juga bisa terhindar dan tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal.