Jaya Suprana: Radikalisme Bukan Hal Negatif

JAKARTA – Budayawan, Jaya Suprana, mengatakan, masalah bangsa harus diterawang oleh lensa multi dimensi, terutama dimensi sejarah dan martabat. Dirinya mengaku tidak setuju kalau radikalisme dianggap sebagai ancaman bagi negara Indonesia. Menurut Jaya, saat ini negara justru membutuhkan radikalisme.

“Saya berani mengungkapkan ini, karena saya abis segit berdebat dengan Kapolri Tito Karnavian, yang kebetulan tesisnya tentang Radikalisme dan Terorisme. Ternyata kami sepaham, radikalisme itu bukan hal yang negatif,” kata Jaya, dalam simposium nasional kebudayaan bertajuk ‘Pembangunan Karakter Bangsa Untuk Melestarikan dan Mensejahterakan NKRI Berdasarkan Pancasila dan UU 1945’, di Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Dikatakannya, radikalisme ini kekeliruan-kekeliruan yang sudah dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump,  jangan diikuti. Donald Trump itu dengan sangat mudahnya menyebutkan, bahwa terorisme itu dilakukan oleh Islam radikal.

Jaya pun mengisahkan, dalam kunjungannya belum lama ini ke Pyongyang, Korea Selatan. Dirinya bertemu dengan salah seorang warga AS. Orang tersebut, kata Jaya, sudah melanglang buana, tetapi belum pernah  ke Indonesia.

“Saya pun bertanya kenapa Anda tidak pernah ke Indonesia?  Karena Indonesia negara Islam, dan Islam kan terorisme, itulah jawaban dia. Saya ngamuk, ngamuk saya nggebrak. Kok ada negara yang sedemikian busuknya menuduh kita sebagai terorisme?” tukas Jaya.

Padahal, kata Jaya, apa yang dilakukan AS di Suriah, Irak, dan Afganistan itu terorisme semua. Dia pun menyebut, sebetulnya saat ini Indonesia sedang dirongrong terorisme ideologi. “Nah, jadi yang harus kita musuhi bukan radikalisme, tapi terorisme. Kita harus putus di situ, dan kemudian kita terpecah ada radikalisme, fundamentalis. Itu suatu kelakuan yang sangat parah,” tukas Jaya.

Pada kesempatan ini, Jaya menegaskan,  tidak perlu diragukan lagi, bahwa agama memiliki peran sangat penting dalam pembangunan karakter bangsa dan  agama potensial untuk membentuk budi pekerti setiap insan manusia secara positif. Namun, masalah utama peradaban adalah kekerasan manusia terhadap sesama manusia.

Sayangnya, ujar dia, agama juga potensial membentuk budi pekerti setiap insan manusia secara negatif, seperti telah dibuktikan oleh sejarah peradaban umat manusia sejak dahulu kala. Semisal, kata Jaya, agama telah membentuk karakter kaum Sicaii di Judea abad I yang melawan penjajah Romawi dengan kekerasan sampai pertumpahan darah, bahkan bunuh diri massal.

Kaum Hash-shashin di Suriah dan Iran abad XI yang ganas membantai musuh-musuh politik, kaum teroris di Irlandia mengatasnamakan agama sebagai dalih kekerasan yang mereka lakukan. Dan, sampai masa kini, tampil terorisme atas agama seperti yang dilakukan ISIS di Irak, Kurdista, dan Suriah yang merambah ke Filipina, dan terakhir tragedi Rohingya.

Maka, tegas Jaya, upaya peningkatan lembaga-lembaga umat beragama dalam membangun karakter bangsa harus dikendalikan dalam bersatu padu ke dalam satu keyakinan, yaitu tidak membenarkan kekerasan.

“Pembenaran kekerasan oleh lembaga umat beragama tidak perlu diperdebatkan lagi, pasti dijamin lebih membawa dampak negatif ketimbang positif, distruktif ketimbang konstruktif,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan, pengajaran, dan pembinaan di lembaga umat beragama yang beraneka ragam di nusantara ini hukukmnya wajib untuk bersatupadu dalam kesepakatan tanpa kompromi tidak membenarkan kekerasan.

“Sebagai contoh, kegagalan umat beragama dalam membentuk karakter bangsa adalah tragedi yang menimpa kaum Muslim Rohingya, di kawasan Rekhine, Myanmar. Bahkan, seorang penerima anugerah Nobel, Aung San Suu Kyi, seolah tutup mata terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap minoritas Rohingya,” ungkap Jaya.

Menurutnya, masalah Rohingya dengan skala dan dimensi sangat komplek sulit diselesaikan melalui jalur politik, sosial, ekonomi, apalagi agama. Satu-satunya jalur yang mampu mengurai benang ruwet di Rakhine, Myanmar yang dampaknya sudah merambah ke negara-negara lain termasuk Indonesia, jelas Jaya, adalah jalur puncak tertinggi peradaban, yaitu kemanusiaan.

Maka, lanjut Jaya, lembaga-lembaga umat beragama di Indonesia bertanggung jawab penuh atas pembentukan karakter bangsa, bukan untuk menjadi bangsa yang biadab melakukan kekerasan. Namun, bangsa yang beradab menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai Pancasila.