Rencana Pemugaran Kraton Solo Terkendala Teknis

SOLO — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata, berencana melakukan pemugaran terhadap Kraton Kasunan Surakarta Hadiningrat. Namun sangat disayangkan, pertemuan rencana pemugaran terhadap warisan budaya nusantara ini masih menemui jalan buntu, hanya karena terkendala masalah yang sangat teknis.

Masalah tersebut adalah belum adanya kesepakatan antara internal Kraton dengan Pemerintah, terkait akan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dijadikan wadah sebagai pelaksanaan pemugaran Kraton Solo tersebut. Demikian terungkap setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, bersama Watimpres Purnawirawan Jendral Subagyo HS, Dirjen Kementerian Pariwisata, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Walikota beserta jajarannya menggelar rapat koordinasi di Sasono Ondrwino, bersama Raja Paku Buwono XIII, serta segenap keluarga Kraton Solo.

Pertemuan selama hampir 2 jam ini awalnya mengungkapkan rencana Pemerintah yang akan memugar Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Namun, pertemuan ini berakhir deadlock atau tidak ada kesepakatan, karena pokok persoalan sekilas pembahasan pertemuan yang dilayangkan melalui pesawat elektronik (pos-el/e-mail), belum dibaca dari pihak Kraton. Penjelasan Pemerintah yang telah disampaikan panjang lebar oleh Mendagri beserta Watimpres menjadi sia-sia, karena pihak kraton meminta untuk pertemuan ditunda hingga ada rapat internal Kraton.

“Kami sebenarnya melalui forum ini hanya minta izin saja. Karena keputusan yang diambil pemerintah menyangkut anggaran negara ini harus dipertanggungjawabkan. Namun, upaya untuk memugar ini terhambat hanya karena faktor email saja itu tidak pas,” ucap Mendagri, Tjahyo Kumolo, usai melakukan pertemuan dengan PB XIII beserta keluarga Kraton, Senin (21/8/2017) siang.

Ditegaskan Tjahyo, rencana pemerintah untuk memugar Kraton, yang hanya dimaknai secara fisik saja sangat disayangkan. Sebab, pemerintah sudah melakukan rencana anggaran untuk tetap melestarikan salah satu aset budaya Kraton yang tak ternilai harganya tersebut. Kendati demikian, menurut Tjahyo, pemerintah tak akan putus semangat dan tetap akan melakukan pertemuan susulan, setelah pihak kraton melakukan pembicaraan internal.

“Tidak apa-apa harus kembali mundur. Kami tetap akan tanggungjawab semua. Dari pemerintah juga segera melakukan perencanaan soal pemugaran, demikian juga pihak kraton juga harus secepatnya ada perencanaan,” tandas Mendagri.

Keberadaan UPT dalam pemugaran Kraton Solo ini sangat penting. Sebab, UPT yang menjadi perwakilan pemerintah dalam menjalankan seluruh anggaran untuk pemugaran Kraton Solo. Tanpa adanya UPT, secara sistematis pemugaran tidak dapat dilaksanakan.

“Beberapa kali rapat di Watimpres, kendalanya tidak ada yang diserahi anggaran, sehingga tidak punya otoritas. Posisi UPT ini sendiri akan di bawah langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” tambah Jenderal Purn. Subagyo, HS, selaku Watimpres.

Pemerintah, lanjut Subagyo, sejauh ini belum ada kesepakatan dengan pihak Kraton, baik terkait UPT maupun rencana lokasi yang dilakukan pemugaran. Ditegaskan, adanya UPT ini tidak akan mengubah kedudukan Raja PB XIII maupun para keluarga Kraton. Sebab, keberadaan UPT hanya sebagai wadah untuk menjalankan program pemerintah untuk memugar Kraton.

“Kami juga menunggu dari pihak Kraton, mungkin ada beberapa tempat yang tidak perlu dikuasakan oleh pemerintah. Kita tegaskan, apapun yang tidak dikuasakan kepada pemerintah tidak akan dapat dianggarkan. Termasuk untuk merawat dan memperbaiki kerusakan akan dibantu pemerintah setelah ada UPT,” imbuhnya.

Sementara itu, Pengageng Sasono Wilopo Kraton Solo, G.K.R Wandasari Koes Murtiyah, meminta agar pertemuan untuk membahas pemugaran itu ditunda hingga ada pembahasan di internal Kraton. Tak hanya itu, perempuan yang akrab di sapa Goesti Moeng ini juga meminta, agar pemerintah tak hanya memikirkan fisik Kraton, namun juga nonfisik.

“Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, sejak Kraton menggabungkan diri dengan NKRI, nonfisik juga harus dipikirkan. Misalnya, gaji abdi dalem menjadi tanggungan pemerintah. Namun, selama ini masih menjadi tanggungan Kraton,” ucap dia.

Pertemuan kemudian disepakati ditunda hingga Kamis, 24 Agustus 2017. “Pertemuan akan kita gelar lagi pada Kamis mendatang, di jam dan lokasi yang sama. Kami berharap, pertemuan nanti tidak banyak bertele-tele dan ada kesepahaman, agar pemugaran Kraton secepatnya bisa dilakukan,” pungkas Walikota Solo, FX. Hadi Rudyatmo.