Rencana Pemugaran Kraton Solo Terkendala Teknis

“Kami sebenarnya melalui forum ini hanya minta izin saja. Karena keputusan yang diambil pemerintah menyangkut anggaran negara ini harus dipertanggungjawabkan. Namun, upaya untuk memugar ini terhambat hanya karena faktor email saja itu tidak pas,” ucap Mendagri, Tjahyo Kumolo, usai melakukan pertemuan dengan PB XIII beserta keluarga Kraton, Senin (21/8/2017) siang.

Ditegaskan Tjahyo, rencana pemerintah untuk memugar Kraton, yang hanya dimaknai secara fisik saja sangat disayangkan. Sebab, pemerintah sudah melakukan rencana anggaran untuk tetap melestarikan salah satu aset budaya Kraton yang tak ternilai harganya tersebut. Kendati demikian, menurut Tjahyo, pemerintah tak akan putus semangat dan tetap akan melakukan pertemuan susulan, setelah pihak kraton melakukan pembicaraan internal.

“Tidak apa-apa harus kembali mundur. Kami tetap akan tanggungjawab semua. Dari pemerintah juga segera melakukan perencanaan soal pemugaran, demikian juga pihak kraton juga harus secepatnya ada perencanaan,” tandas Mendagri.

Keberadaan UPT dalam pemugaran Kraton Solo ini sangat penting. Sebab, UPT yang menjadi perwakilan pemerintah dalam menjalankan seluruh anggaran untuk pemugaran Kraton Solo. Tanpa adanya UPT, secara sistematis pemugaran tidak dapat dilaksanakan.

“Beberapa kali rapat di Watimpres, kendalanya tidak ada yang diserahi anggaran, sehingga tidak punya otoritas. Posisi UPT ini sendiri akan di bawah langsung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” tambah Jenderal Purn. Subagyo, HS, selaku Watimpres.

Pemerintah, lanjut Subagyo, sejauh ini belum ada kesepakatan dengan pihak Kraton, baik terkait UPT maupun rencana lokasi yang dilakukan pemugaran. Ditegaskan, adanya UPT ini tidak akan mengubah kedudukan Raja PB XIII maupun para keluarga Kraton. Sebab, keberadaan UPT hanya sebagai wadah untuk menjalankan program pemerintah untuk memugar Kraton.