Perlu Sinergi Bersama Tingkatkan Non Tunai di Papua

JAYAPURA –— Sejak dicanangkan gerakan nasional non tunai (GNNT), Bank Indonesia terus mengasah diri dengan melakukan sinergitas bersama instansi terkait untuk menyukseskan transaksi non tunai di Bumi Cenderawasih.

Kepala Perwakilan  Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua, Joko Supraktikto mengakui sampai saat ini perkembangan non tunai di Papua masih belum sebaik di daerah lain khususnya Pulau Jawa. Akan tetapi pihaknya optimis ke depan perkembangannya akan cukup pesat dan mengingat.

“Mulai dari instrumen nontunai makin bervariasi, pemerintah semakin aktif mengimplementasikan transaksi nontunai. Serta BI dan penerbit kian aktif mendorong penggunaan instrumen nontunai melalui sosialisasi dan program promosi lainnya,” kata Joko kepada Cendana News, Jumat (18/8/2017).

Pada era digital saat ini apakah Papua siap atau tidak? Joko menilai GNNT bukan soal layak atau tidak layak, menurutnya hal ini adalah bagian dari evolusi atau perkembangan sistem pembayaran dan mau tak mau, siap tidak siap, sistem pembayaran akan bergerak ke model nontunai. Menurutnya, seluruh elemen di Papua bertanggung jawab agar masyarakat Papua tidak tertinggal dalam hal sistem pembayaran.

“Ketika masyarakat belum begitu ‘aware’ dengan GNNT, BI dan penerbit aktif melakukan sosialisasi. Ketika infrastruktur belum sepenuhnya mendukung, kita berkoordinasi dengan pihak terkait agar infrastruktur yang dibutuhkan tersedia atau diperbaiki,” tuturnya.

Namun fakta yang didapat media ini diwilayah perbatasan RI-PNG sekitar Distrik Waris dan secara umum di Distrik Skanto yang notabene salah satu kampungnya telah tersedia jaringan 4G dari provider Telkomsel, di mana salah satu pelaku usaha mengeluhkan system non tunai yang sering kali alami koneksi jaringan yang buruk dan berdampak pada kinerja pelayanan kepada pembeli.

“Sebenarnya itu bagus, tapi kan semua tergantung jaringan internet juga. Saya gunakan system non tunai EDC dari Bank BRI, waktu itu sekitar tahun 2015, tapi hanya bertahan dua bulan. Karena setiap transaksi selalu saja koneksi bermasalah,” kata Siti Khotikah pemilik supermarket mini di Arso 12 atau kampung Traimelyan, Distrik Skanto.

Menjawab soal koneksi jaringan provider Telkomsel, Samuel salah satu staf lapangan Telkomsel saat dijumpai di Muara Tami, Kota Jayapura mengaku memang ada beberapa bank , system onlinenya gunakan jaringan 3G dan 4G.

“Iya memang mesin EDC gunakan SimCard milik Telkom, ada juga yang gunakan jaringan Telkom. Kalau diwilayah itu ada jaringan 3G atau 4G, otomatis mesin EDC dapat digunakan dengan lancar, tergantung signalnya juga, kalau naik turun atau koneksi memang kurang bagus, pengaruhjuga ke mesin EDC,” kata Sem sapaan akrabnya.

Sementara Joko Supratikto mengakui banyak kasus dalam hal itu, perlu dilihat satu per satu kasusnya, tak boleh semuanya digeneralisir. Kalau untuk daerah yang sinyal 3G atau 4G bisa masuk, mungkin memang masalahnya murni keengganan pedagang atau merchant itu sendiri.  Ini merupakan  satu tugas BI serta penerbit untuk mengedukasi merchant bahwa transaksi nontunai merupakan sarana untuk membantu bisnis mereka.

“Mungkin mereka belum sepenuhnya menyadari bahwa transaksi menggunakan EDC tersebut manfaatnya jauh lebih banyak daripada mudharatnya,” dikatakan Joko.

Ia mengaku juga dilihat dari sisi lain, ada kendala infrastruktur yang serius di Tanah Papua terkait ini dan kalau ini yang menjadi permasalahan, maka diperlukan kerja sama lintas antara BI, Pemda, Penerbit dan Perusahaan TI untuk memastikan transaksi nontunai dapat diimplementasikan dengan mudah, nyaman dan tanpa kendala berarti.

Pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Arso saat ditanyakan tentang alat EDC yang diberikan kepada pelaku usaha atau merchant itu sendiri. Rita salah satu Teller di BRI unit Arso mengatakan keuntungan yang didapat nasabah dalam transaksi non tunai yaitu  bertransaksi kapanpun, walau hari libur selama agen Brilink tersebut masih memiliki saldo direkeningnya.

“Dan transaksi jadi lebih mudah gunakan mesin EDC. Kemudian keunggulan lain adalah kartu Brizzi. Kartu ini bisa digunakan untuk melakukn pembayaran apapun tanpa gunakan pin. Soal sosialisasi non tunai, kami terus galakkan kepada nasabah, dan sudah pasti melihat lokasi yang pastinya telah mendapatkan signal 3G atau 4G,” kata Rita.

Jaringan internet yang bergantung pada provider, solusi lain pihak penyalur atau bank terkait dapat gunakan Visat sendiri. Namun menurut Joko Supratikto hal itu tak diwajibkan juga, kecuali bank memiliki kemampuan seperti BRI dan tentunya pihak BI tak melarang soal itu, karena visat itu bukanlah syarat mutlak keberhasilan implementasi transaksi nontunai.

“Karena SMS banking atau TCSH access number *800# itu hanya membutuhkan jaringan GSM. Jadi yang lebih penting sekarang ini adalah masyarakat menyadari bahwa mereka perlu mengadopsi gaya hidup baru yaitu transaksi nontunai,” ditegaskan Joko.

Menurutnya, masyarakat juga perlu menyadari transaksi nontunai itu lebih praktis, lebih aman dan lebih menguntungkan bagi mereka dan mau tak mau kedepan semuanya harus menghadapi era non tunai itu.

Dengan begitu, Bank Indonesia melalui program BI Jangkau untuk memperluas jangkauan layanan kas Bank Indonesia kepada masyarakat hingga ke tingkat kecamatan atau desa melalui optimalisasi jaringan kantor perbankan atau pihak bank lain yang ditunjuk bank Indonesia. Kesemuanya mengikuti era digital saat ini dan memang harus dilakukan.

Beberapa bulan lalu, Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyowati di Wamena, Jayawijaya, Papua, Kamis (10/5/2017). “Pertama yang akan kami bantu adalah e-Waroeng yang dimiliki kemensos. Juga sekaligus kamikembangkan untuk pembayaran PKH. Jadi disatu system itu bisa semua dilakukan. Satu mesin ini bisa semuanya,” kata Adi Sulistyowati.

Saat ini diungkapkannya, agen atau rekanan yang dimilki BNI mencapai 48 ribu rekanan diseluruh Indonesia, khusus di Papua terdapat 300 rekanan. Menurutnya rekanan ini akan terus berkembang. “Karena kemensos akan terus menyalurkan bansos ke lokasi-lokasi yang ditentukan, nah ini akan lebih mempercepat dan mempermudah penyaluran,” tuturnya.

Diluncurkannya sistem android ini, mempunyai dua fungsi yakni untuk order barang, management list dan harga barang bantuan sosial penyaluran dari kemensos. “Jadi agen kita kalau mau pesan barang untuk memenuhi kebutuhan penerima bantuan sosial dapat terlihat disitu. Kedua dapat dijadikan melihat stok barang yang ada disetiap agen,” ucapnya.

Selain itu, menurutnya penerima bantuan dapat melihat berapa nilai atau harga barang yang ada di agen, dan juga gunakan sistem android bisa dimana saja dengan catatan terdapat jaringan provider seperti Telkomsel maupun Indosat dan lainnya.

“Ini nanti kami bekerjasama dengan provider-provider yang ada seperti telkomsel, Telkom, indosat dan lainnya. Sehingga kami berharap dapat memudahkan kepada penerima bansos dan subsidi yang berada di daerah-daerah,” kata Susi sapaan akrabnya.

Beberapa waktu lalu Mensos Khofifah Indar Parawansa kepada Cendana News mengaku bantuan sosial PKH telah dilakukan secara non tunai, sehingga penerima manfaat harus memverifikasi data pada empat bank yang telah bekerjasama dengan Kemensos, untuk di Papua adalah  BNI.

“Penerima ini nanti disiapkan buku tabungan oleh bank seperti kartu penarikan tunai yang disebut Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),” kata Khofifah Indar Parawansa di Wamena, Rabu (10/5/2017).

Dari data yang dihimpun media ini, terdapat 944 Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di provinsi Papua, masing-masing Kabupaten Dogiyai 1 mesin, 35 mesin di Kepulauan Yapen, 2 mesin di Yahukimo, 5 di Waropen, 1 di Tolikara, 5 di Sarmi, 3 di Puncak Jaya, 2 Pegunungan Bintan, 5 di Paniai, 1 mesin di Nduga, 65 mesin di Nabire, 141 mesin di Mimika, 57 di Merauke, 3 di Mappi, 4 di Mamberamo Raya, 1 di Lanny Jaya, 7 mesin di Keerom, 54 mesin di Jayawijaya, 164 mesin di Kabupaten Jayapura, 10 mesin di Boven Digoel dan 316 mesin ATM di Kota Jayapura.

Sementara sistem titik pembayaran atau Payment Point berjumlah 81 payment point masing-masing di Kabupaten Jayapura ada 7 titik, Biak Numfor 3, Boven Digoel 1, Jayawijaya 2, Keerom 2, Mamberamo Raya 1, Mappi 1, Merauke 5, Mimika 21, Nabire 2, Pegunungan Bintang 2, Sarmi 3, Supiori 1, Waropen 2, Kepulauan Yapen 1, dan Kota Jayapura 27 titik Payment Point.