Ini Kata Pakar Soal Pembangunan di Era Pak Harto

JAKARTA —- Pengamat Ekonomi Politik, Salamuddin Daeng, mengatakan pembangunan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo sangat berbeda jauh dengan pembangunan infrastruktur di era Orde Baru atau pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Menurutnya, di era Presiden Soeharto, laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) rata-rata 7,6 persen per tahun, karena banyak pembangunan infrastruktur di dalam negeri melibatkan tenaga kerja lokal.

“Zaman Soeharto, pembangun insfrastruktur 70 persen harus dipenuhi komponen lokal,” Kata Salamuddin, dalam Diskusi ‘Kebijakan Pembangunan Insfrastruktur Jokowi-JK di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).

Namun, kata Salamuddin, saat ini di era Jokowi-JK, untuk membangun insfrastruktur saja harus mendatangkan banyak pekerja luar negeri. Bahkan, guna memuluskan proyek infrastruktur tersebut, eksploitasi alam pun dilakukan demi kelancaran percepatan pembangunan itu.

Akibatnya, kata dia, untuk melanjutkan proyek infrastruktur tersebut, Pemerintah didorong oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam sektor keuangan untuk berhutang lebih banyak. Dengan begitu, kewajiban membayar hutang meningkat dan pendapatan negara berkurang, maka kekayaan yang dimiliki pemerintah yang berbentuk asset dikhawatirkan akan dijual guna menutup hutang tersebut.

Selain menjual asset, pemerintah juga dikhawatirkan akan menaikkan pajak guna menggenjot APBN. “Dari sisi investasi yakni biaya insfrastruktur yang dibangun pemerintah dengan sewa (contoh biaya listrik PLN),” katanya.

Sementara, Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, membeberkan perkembangan infrastruktur saat ini di zaman Jokowi hanya dalam konteks Neo Developmentalism. Namun, belum ada kontribusi infrastruktur Jokowi dalam konteks sosial.