Dana Tahap I Pilkada Karanganyar Dicairkan

SOLO — Jelang Pemilukada serentak pada 2018 mendatang, dana operasional penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, mulai dicairkan secara bertahab. Dana operasional pemilu yang akan berlangsung Juni 2018 itu, menelan anggaran hingga Rp17 milliar.

Pada APBD Karanganyar 2017, dana operasional pemilu yang dianggarkan ini baru Rp2,344 milliar, yang dicairkan tahun ini. Cairnya tahap pertama dana untuk pemilu di 2018 itu setelah ada penandatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Kabupaten Karanganyar , dari Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat.

“Dana yang dianggarkan pada APBD tahun ini adalah Rp2,344 milliar, sisasnya nanti dianggarkan pada 2018,” jelas Bupati Karanganyar, Juliatmono usai penantangan NPHD di Rumah Dinas Bupati, Rabu (2/8/2017).

Dikatan Bupati, tahap pertama yang dicairkan tersebut dinilai sudah cukup untuk persiapan pemilu yang akan dilangsungkan pada Juni 2018. Sementara untuk kegiatan utama, yakni pada perlengakapan pemilu serta pemumutan suara akan diambilkan dari APBD 2018.

“Dana hibah tahap pertama ini alokasinya bukan untuk pengadaan barang dan jasa, namun masih untuk sosialisasi pemilu,” tambah Juliatmono.

Sementara itu, Komisioner KPUD Karanganyar Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Budi Sukramto menilai, tahap pertama dana hibah yang dicairkan ini terlalu kecil. Sebab, dengan dana sekitar Rp2,3 milliar itu hanya cukup membiayaan persiapan pemilu 10 persen. Tak hanya itu, besarnya anggaran yang akan diberikan Pemkab Karanganyar yakni Rp17 milliar juga masih jauh dari yang diusulkan KPUD.

“Sebeneranya kita ajukan adalah Rp20 milliar, namun digedok hanya Rp17 milliar. Pencairan tahap pertama juga sangat kecil, karena pencairan ini juga untuk membiayaan kegiatan sampai awal  2018,” tandas Budi.

KPUD Karanganyar memperkirakan, pencaiaran tahap pertama ini akan sangat mepet, bahkan kurang untuk membiayaan oeprasional pemilu. Sebab, dengan anggaran Rp2,3 milliar dipastikan digunakan sampai awal 2018 hingga pertengahan.

“Alasan ini kami sampaikan karena, APBD 2018 tidak mungkin awal tahun dicairkan. Pasti pertengahan tahun baru cair, sementara pelaksanaan pemilu juga pertengahan tahun,” jelas dia.

Kendati demikian, KPUD menetahui jika anggaran yang ada di Karanganyar sangat terbatas. Untuk kekurangan APBD Karanganyar akan dibantu dari APBD Provinsi. Pemerintah Provinsi jawa Tengah sendiri memiliki dana Rp900 miliar untuk Pilgub.

Namun sejauh ini belum dibreak down ke kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pastinya, honor badan penyelenggara pemilu dibiayai itu. Sedangkan untuk pembentukan PPK dan PPS dibiayai APBD Kabupaten,” imbuhnya.