Wacana Full Day School di Mata Guru Sekolah Swasta
SEMARANG — Wacana full day school atau 5 hari sekolah mendapat banyak tanggapan dari para guru selaku pelaksana kebijakan pendidikan. Tanggapan tersebut sebagian besar setuju akan tujuan sekolah 5 hari, namun tidak setuju dengan penerapan kebijakan yang terlalu teburu-buru tanpa melihat kondisi sekolah-sekolah yang tersebar di Indonesia.
Muhammad Hambali, Waka Kurikulum SD Islam Hidayatullah Semarang, mengatakan sebaiknya kebijakan dari pemerintah pusat khususnya kementerian pendidikan itu harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Menurutnya, setiap daerah dan bahkan setiap sekolah yang ada di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda.
“Sebelum adanya permendikbud tentang 5 hari sekolah, sekolah kami, SD Islam Hidayatullah, sudah sejak tahun 2009 sudah menerapkan 5 hari sekolah. Hal ini karena melihat karakteristik dari murid dan keluarga murid yang sekolah di tempat kami,” ujar Hambali.
Hambali mengaku, hampir semua orangtua murid di SD Islam Hidayatullah merupakan kalangan menengah ke atas yang bekerja hingga sore hari dan libur kerja pada hari sabtu dan minggu. Karena itu, menurut Hambali sekolah menyesuaikan dengan kondisi tersebut, supaya siswa di sekolahnya bisa memiliki waktu yang banyak bersama keluarga saat hari Sabtu dan Minggu.
“Kebutuhan interkasi dengan orang tua harus diperbanyak karena interaksi di dalam keluarga juga merupakan unsur yang penting dalam membentuk karakater anak.” Imbuhnya.
Terkait masalah kebijakan 5 hari sekolah yang mengharuskan siswa pualng sekolah saat sore hari, dirinya kurang setuju kalau itu diterapkan untuk semua sekolah yang ada di Indonesia. Menurutnya, kondisi sekolah tidak semuanya sama dengan sekolah tempatnya mengajar.
Dia mencontohkan di daerah Demak yang kegiatan anak-anaknya adalah belajar di madrasah setiap sore hari, tidak cocok untuk diterapkannya kebijakan 5 hari sekolah. Karena menurutnya, selama ini Madrasah juga menjadi penopang pendidikan karakter anak-anak di Demak.
“Bagi saya, aturan 5 hari sekolah ataupun 6 hari sekolah haruslah disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah dan karakteristik masyarakat di lingkungan sekolah tersebut. Sehingga seharusnya kebijakan ini menjadi sebuah hal yang bebas dipilih oleh masing-masing sekolah.” kata Hambali.
Sama seperti Hambali, Kepala Sekolah SMK YPE Semarang, Agung Baskoro, juga mengatakan kebijakan full day school atau 5 hari sekolah tidak bisa diterapkan dengan cara “dipukul rata”.
Menurut laki-laki yang akab dipanggil Agung ini, pertimbangan penerapan 5 hari sekolah perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu kondisi sekolah, kondisi siswa dan keluarganya, serta kondisi lingkungan tempat tinggal para siswa.
Menurut Agung, disparitas antar sekolah di Indonesia sangat terlihat. Ada sekolah dengan sarana prasarana yang lengkap, namun sangat banyak sekali sekolah yang sangat kurang sarana prasarananya bahkan gedungnya saja mau ambruk.
Jika kebijakan 5 hari sekolah yang mengharuskan siswa pulang sekolah sore hari, maka bagi sekolah yang fasilitasnya kurang akan kesusahan, Misal, masalah ibadahnya bagaimana, masalah makan siang siswanya seperti apa, dan fasilitas ekstrakulikulier pun menjadi masalah
“Berkaca dari kondisi siswa saya yang dari kalangan menengah, tentu kebijakan full day school tidak cocok. Karena beberapa siswa kami, ada yang bekerja tiap sepulang sekolah untuk membantu ekonomi keluarganya.
Selain itu juga, jika harus full day school, maka orang tua siswa tentu akan keberatan karena harus menambah jumlah uang saku anak-anaknya untuk makan siang. Kalau pulang seperti biasa kan anak-anak bisa makan siang di rumah.” Ujar Agung saat ditemui Jum’at, (11/8/2017).
Dirinya berharap, agar pemerintah nantinya tidak terburu-buru menerapkan aturan 5 hari sekolah di semua sekolah di Indonesia. Pemerintah harus melihat mana sekolah yang sudah mampu dan mana sekolah yang tidak mampu, sembari juga membantu sekolah-sekolah yang sarana prasarana kurang memadai supaya bisa menerapkan 5 hari sekolah yang lebih menekankan pada pendidikan karakter.
