Reformasi Birokrasi di Indonesia Belum Optimal

PADANG — Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Adi Suryanto, menyebutkan, sejauh ini reformasi birokrasi di Indonesia pada umumnya belum berjalan secara optimal. Untuk itu perlu ada terobosan-terobosan yang baru, seperti yang masih menggunakan birokrasi yang prosedural, harus beralih menjadi birokrasi secara kontekstual.

Ia menyebutkan, kunci untuk menjalankan reformasi birokrasi itu ialah soal kebutuhan dari masing-masing instansi. Jika suatu instansi itu menganggap reformasi birokrasi ini penting, maka reformasi birokrasi tersebut akan terwujud.

“Contoh instansi yang menganggap reformasi birokrasi itu tidak penting, maka persoalan korupsi dan pengutan liar itu akan terjadi,” ungkapnya di Padang, Selasa (4/7/2017).

Adi menilai, agar reformasi birokrasi itu berjalan optimal, maka perlu juga dilakukan pelatihan-pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di masing-masing instansi. Apalagi kini, teknologi informasi sudah berkembang cukup bagus sehingga para ASN perlu memahami IT untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi tersebut.

Menurut Adi, jika reformasi birokrasi berjalan optimal, maka instansi telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Sehingga kenyamaman masyarakat ketika mempunyai urusan di suatu instansi akan terasa. Dampaknya, akan ada hubungan yang baik, antara pemerintah dengan masyarakat.

“Sebenarnya soal layanan itu kalau dipikir-pikir hanya hal yang kecil. Meski kecil, apabila itu dijalankan dengan baik, maka manfaat dan dampak positifnya cukup besar,” tegasnya.

Untuk itu, Adi berharap, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di masing-masing daerah untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap ASN.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, reformasi birokrasi di instansi pemerintahan di Sumbar sudah berjalan cukup baik. Mulai dari pemerintahan di provinsi, sampai pemerintahan di tingkat nagari. Di Sumbar sendiri sangat serius menjalankan reformasi birokrasi tersebut.

“Di Sumbar bisa dilihat sendiri, bagaimana sistem pelayanannya. Bahkan juga ada instansi yang memajang peta atau alur pelayanannya. Hal itu dilakukan, agar apabila masyarakat datang mengurus sesuatu hal, jadi tidak bingung, karena alurnya sudah ditunjukkan,” ungkapnya.