BALIKPAPAN — Presiden RI, Joko Widodo, memastikan wacana pemindahan Ibukota Negara saat ini masih dalam tahap kajian mendalam oleh Bappenas. Hal itu dikatakannya setelah Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, menyampaikan usulan Kaltim siap bila Ibukota dipindah, saat penyerahan sertifikat ke warga di Gedung Dome Balikpapan, Kamis, (13/7/2017).
Presiden menjelaskan, dalam kajian terdapat tiga provinsi yang sedang dikaji lebih dalam. Namun, pihaknya tidak menyebut provinsi mana yang sedang dikaji untuk meminimalisir harga tanah yang dapat melambung tinggi akibat aksi para spekulan.
“Kalau saya buka di Kalimantan Timur, misalnya di Berau, nanti semua orang beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung,” ungkapnya, saat sambutan penyerahan sertifikat kepada 1.500 warga Kaltim di Balikpapan.
Menurut Presiden, pemindahan ibukota diperlukan kalkulasi dan perencanaan yang matang. Apalagi, rencana tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Pindah ibukota perlu kalkulasi matang seperti sosial politik, infrastruktur dan perekonomian. Memang banyak negara sudah memindahkan dan memisahkan antara bisnis dan pemerintahan, sehingga semua bisa berjalan baik,” tegas Presiden.
Sebelumnya, Gubernur Awang secara terbuka menyampaikan kepada presiden dan warga penerima sertifikat, bahwa Kaltim siap menjadi ibukota. “Alasan siap itu karena Kaltim punya lahan yang cukup luas. Balikpapan dan PPU merupakan daerah yang strategis pembangunan industri. Dua daerah membangun jembatan Pulau Balang jadi tidak masalah. Berapa pun besar lahan yang dibutuhkan, kami siap fasilitasi,” imbuhnya.