Pemerintah Indonesia Siapkan Strategi COP23

JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim mulai mempersiapkan strategi untuk pelaksanaan Conference of The Parties (COP)-23 United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bonn, Jerman, 6-17 November 2017.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin, dalam keteranan tertulis diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan pertemuan COP kali ini agak berbeda dengan sebelumnya, yaitu satu konferensi dalam konsep dua zona (One Conference, Two Zones Concept), dengan dua agenda utama COP-23 yaitu perundingan (negosiasi) dan non perundingan.

“Secara umum, misi delegasi Indonesia pada COP-23, yaitu memastikan kepentingan Indonesia terakomodir dalam hasil pembahasan pengaturan rinci ‘Modality, Procedure, and Guidelines’ (MPGs) untuk pelaksanaan ‘Paris Agreement’,” kata Nur.

Beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh Ditjen PPI KLHK selaku National Focal Point (NFP), antara lain pembentukan tim negosiator, tim sekretariat delegasi Republik Indonesia, tim paviliun RI, penyiapan kantor delegasi RI, penyiapan side event Indonesia dengan tema “Forest and Land Sector”, penyusunan dan penyampaian submisi Indonesia, penyusunan posisi delegasi RI, dan pedoman delegasi RI yang telah dimulai sejak Juni 2017.

Terkait pembuatan paviliun, Nur juga berpesan agar bisa diselaraskan dengan misi delegasi Indonesia dalam negosiasi, dan kepada para stakeholder terkait diharapkan dapat berbagi informasi mengenai data dan hasil analisis teknis untuk mendukung negosiasi tersebut.

Persiapan Paviliun Indonesia juga disampaikan oleh Staf Ahli Menteri LHK Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Agus Justianto yang menyebutkan tema paviliun kali ini, yaitu “A Smarter World: Green Solutions for A Changing Climate”.