Guru Besar: Pemerintah, KPK, DPR Sinergi Lawan Korupsi

JAKARTA — Perwakilan Forum Guru Besar Antikorupsi menyatakan pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR RI harus bersinergi dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Guru besar ini sebagai pendidik dan tentunya di dalam hal ini kita mempunyai garda moral agar pemerintah ‘on the right track‘, KPK ‘on the right track‘, dan DPR juga ‘on the right track‘. Semuanya harus sinergi dalam membangun bangsa dan negara,” kata Juru Bicara Forum Guru Besar Antikorupsi Asep Saepuddin ditemui di Gedung Binagraha, Jakarta pada Kamis.

Sebanyak 396 guru besar dari sejumlah perguruan tinggi se-Indonesia telah menyatakan keprihatinan atas upaya melemahkan dan gangguan eksistensi kepada KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi.

Para perwakilan guru besar menyampaikan hal itu kepada Kepala Staf Presiden Teten Masduki di Bina Graha.

Hak angket yang dijalankan oleh DPR RI terkait evaluasi kinerja KPK dinilai oleh para guru besar tidak perlu dilakukan.

Menurut Forum Guru Besar Antikorupsi, hak angket tersebut dapat melemahkan kinerja KPK. “Kami sependapat dari seluruh 400an guru besar, tidak perlu dilanjutkan. Dukung saja KPK, bangun negara ini. Negara ini butuh DPR bersih dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Asep.

Asep menjelaskan keberadaan Forum Guru Besar Antikorupsi adalah karena adanya kesamaan visi dan dorongan moral untuk mendukung sikap tidak melemahkan KPK.

Dia menambahkan tidak ada dukungan dari politikus kepada forum guru besar tersebut.

Forum Guru Besar Antikorupsi melakukan pertemuan selama 1,5 jam yang diterima oleh Teten Masduki pada sekitar pukul 10.15 WIB.