AMAN Nusa Bunga Terus Perjuangkan Tanah Ulayat Masyarakat

NAGEKEO —  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Nusa Bunga atau Flores akan terus berjuang agar tanah ulayat masyarakat adat bisa dikembalikan sesuai fungsi dan penggunaannya sesuai hak dasar masyarakat adat.

Demikian ditegaskan Philipus Kami ketua AMAN Nusa Bunga saat dihubungi Cendana News Sabtu (8/7/2017) terkait kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) yang berkangsung di Nagaekeo.

Philipus mengatakan, perjuangan masyarakat adat belum selesai dalam mempertahankan tanah ulayat demi kepentingan masyarakat adat karena sesungguhnya masyarakat adat itu merupakan pewaris kebenaran hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.

“Ketika kita bicara soal masyarakat adat maka kita bicara soal hubungan kita dengan alam semesta karena itu adalah bagian dari pewaris kebenaran, sehingga masyarakat adat jangan dipinggirkan oleh pemerintah,” sebutnya.

Muswil yang berlangsung di Rendubutowe, Mbay, Kabupaten Nagekeo ini sebutnya dapat dijadikan sarana merevisi kebijakan nasional sehingga bisa memutuskan kebijakan-kebijakan baru untuk mempertahankan dan merawat hak-hak masyarakat adat.

“Kita harus secara bersama merasakan apa-pun bentuk persoalan yang dihadapi oleh masyarakat adat Flores guna menunjukan kepada negara bahwa kita bersatu serta menyampaikan bahwa kami masyarakat adat adalah bagian terpenting dari negara,” tegasnya.

Ketua AMAN Nusa Bunga Philipus Kami. Foto : Ebed de Rosary

Ada begitu banyak regulasi sambung Philipus yang belum dibuat oleh pemerintah sehingga AMAN sedang mendorong pemerintah pusat agar segera mengesahkan Undang-undang tentang Perlindungan Hak Masyarakat Adat.

“AMAN Nusa Bunga tetap berkomitemen menolak segala jenis pertambangan dan mendorong pemerintah untuk menjaga kelestarian alam di seluruh wilayah Flores dan Lembata,” ungkapnya.

Mozalaki atau ketua adat Rendu, Mateus Bhui mengucapkan terima kasih kepada AMAN Nusa Bunga yang sudah membantu masyarakat Rendubutowe dengan bersama-sama berjuang meolak lokasi yang diusulkan pemerintah untuk pembangunan Waduk Lambo.

Dikatakan Mateus, masyarakat Rendu tidak menolak pembangunan waduk yang merupakan program pusat dari Presiden Jokowi tetapi meminta agar lokasi waduk dipindahkan ke lokasi lainnya yang telah disepakati warga.

“Kami masyarakat adat Rendu berharap agar pembangunan waduk tersebut nantinya juga bisa memberikan dampak kepada komunitas masyarakat adat Rendu,” harapnya.

Lihat juga...