KPK Segera Bantu Perbaiki Struktur Pengawasan Internal MK

KAMIS 9 MARET 2017

JAKARTA—Dalam memperbaiki kinerja, Mahkamah Konstitusi (MK) harus memperbaikinya dengan melakukan sinergi nyata bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan.

Dalam Diskusi Publik bertajuk “Mahkamah Konstitusi Mendengar: Ikhtiar Menjaga Integritas san Profesionalitas Mahkamah Konstitusi” pada hari ini, Kamis (9/3/2017), Pahala Nainggolan menyatakan bahwa KPK sudah positif akan masuk dan membantu MK dalam melakukan pengawasan internal.

“Dalam hal ini, KPK segera datang ke MK untuk membantu review secara spesifik mengenai internal MK untuk mencari di mana meletakkan posisi bagian pengawasan di dalam,” sebut Pahala.

Sejauh ini menurut penilaian KPK, pengawasan internal MK secara struktural berada di tingkat Kepala Biro. Keadaan tersebut disesalkan KPK sehingga tidak heran jika sampai dua kali MK kecolongan perilaku hakim mereka terjerat kasus korupsi.

Kejatuhan dua hakim MK, Akil Mochtar dan Patrialis Akbar semua berawal dari gratifikasi. Seharusnya dari sejak masih gratifikasi, perilaku mereka sudah tercium oleh bagian pengawasan internal. Tapi sekali lagi karena posisi mereka hanya setingkat Kepala Biro, akhirnya tidak bisa mendobrak dalam melakukan pengawasan.

“Gratifikasi itu tidak dilarang tapi harus dilaporkan, apapun atau berapapun nilainya. Jika tidak mau repot tolak saja seluruh gratifikasi. Mengapa harus ragu atau takut melakukannya?” tegas Pahala menambahkan.

Posisi Kepala Biro sebagai pengawas internal dinilai KPK terlalu jauh di bawah standar. Jika mau mengambil contoh dari internal KPK, bagian pengawasan internal KPK berada di tingkat Deputi. Menurut Pahala Nainggolan, jika ada di tingkat tersebut, bagian pengawasan internal dalam suatu lembaga bisa lebih agresif dalam menjalankan tugasnya.

Pahala melanjutkan, sebenarnya MK sudah luar biasa. Dari data KPK, tingkat kepatuhan MK sebagai sebuah instansi pemerintah adalah 100 persen. Namun butuh perbaikan dari sisi pengawasan internal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Selain bidang pengawasan secara struktural yang masih lemah, KPK juga menyesalkan tidak teraturnya update pelaporan struktur hakim MK kepada KPK.

“Oleh karena itulah KPK akan segera mendatangi MK untuk bersinergi dalam memperbaiki apa saja yang memang harus diperbaiki bersama-sama,” pungkas Pahala Nainggolan.

Jurnalis: Miechell Koagouw/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Miechell Koagouw