Wamenkeu Mardiasmo: Ketimpangan Pembangunan Masih Tinggi
SENIN, 20 FEBRUARI 2017
YOGYAKARTA — Pemerintah mengakui tingkat kesenjangan atau disparitas pembangunan di Indonesia saat ini masih sangat tinggi, masih terpusat di Pulau Jawa atau Jawasentris. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan upaya strstegis, salah-satunya dengan menyinergikan antara APBN dan APBD, yakni untuk memprioritaskan pembangunan yang lebih fokus pada infrastruktur, sehingga dapat menimbulkan multiple efek bagi perputaran ekonomi di setiap daerah.
|
| Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo |
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, dalam acara Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2017 dan Knowledge Sharing Keberhasilan Kepala Daerah di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta, Senin (20/2/2017). “Sejak awal, Presiden Joko Widodo memang mencanangkan pembangunan infrastruktur secara merata ke semua daerah di Indonesia. Dan, hal itulah yang harus terus dilakukan saat ini. Yakni, untuk mengurangi ketimpangan yang ada,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mardiasmo juga meminta Pemerintah Daerah agar dapat bekerja sama menyinergikan penggunaan anggaran dari APBD dan APBN secara berkualitas. Sinergi antara Pusat dan Daerah dikatakan sangat penting untuk mengoptimalkan proses pembangunan yang ada.
Salah-satunya adalah dengan mengganggarkan 25 persen dari dana transfer umum yang berasal dari APBN 2017 untuk belanja infrastruktur. Bukan untuk belanja pegawai yang selama ini sering terjadi. “APBD jangan didominasi untuk belanja pegawai. Tapi, dipakai untuk membangun infrastruktur. Disarankan belanja pegawai di bawah lima puluh persen,” katanya.
Pembangunan infrastruktur itupun dikatakan juga harus fokus pada bidang-bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Sementara, pembangunan infrastruktur yang lebih bersifat privat atau komersial diserahkan kepada pihak swasta. “Belanja negara saat ini sangat tinggi. Sementara angka pendapatan justru turun. Artinya, APBN tidak lebih dari dua puluh persen. Sektor swastalah yang lebih banyak menggerakkan ekonomi, sehingga APBD maupun APBN harus menjadi last resources pembangunan di daerah. Belanja harus efektif dan tepat sasaran agar maksimal,” tegasnya.
Jurnalis: Jatmika H Kusmargana/ Editor: Koko Triarko/ Foto: Jatmika H Kusmargana