Pengamat Geopolitik: Krisis Konstitusi Skema Penjajahan Gaya Baru

Krisis Konstitusi, menurut Hendrajit dikarenakan adanya skema penjajahan gaya baru yang diterapkan blok barat maupun China. Krisis Konstitusi terjadi, karena kita telah mengubah UUD 1945 yang asli menjadi amandemen 2002 yang sangat liberal.

Jadi, jelas dia, itulah hasil dari cara sistematis pihak barat dan cina untuk melumpuhkan kita, bukan hanya politik dan ekonomi tapi ideologi dan sosial budaya melalui produk produk hukum yang dipayungi oleh amandemen UUD 2002.

“Nah, ini yang saya kira, jadilah berkepanjangan, pemerintah tidak melihat dinamika situasi dan kondisi. Dan tidak melihat atau menangkap suatu kelak akan menjadi gejolak. Inilah yang sekarang telah terjadi penjajahan gaya baru,” pungkasnya.

Selain itu, Hendrajit menyampaikan, salah satu krisis yang terjadi saat ini juga yakni krisis ekonomi di mana sektor-sektor strategis dikuasai Blok Barat dan China. Bahkan semua kebijakan negara pemerintah dibelokkan dari pro rakyat menjadi pro swasta asing yang berkonspirasi dengan kekuatan global dan pada intinya melumpuhkan kemandirian ekonomi.

“Kita lihat misalkan saja pemerintah kita bukannya ekspor, malah didorong impor, baik minyak, tambang batubara maupun pertanian. Padahal, sektor itu dulu kita yang ekspor, sumber daya kita kaya karena itu. Tapi sekarang malah impor. itulah yang dibikin skemanya dikembangkan ke sana,” imbuhnya.

Sementara di sektor budaya, dia mengemukakan bahwa, Indonesia digiring supaya kecenderungan sejarah masa lalu yang benar dihilangkan. Jika sejarah dijalankan, tapi tetap saja dibelokkan dari fakta yang sebenarnya. sehingga rakyat Indonesia tidak tau apa yang terjadi dengan sejarah sesungguhnya di masa lalu tersebut.

“Terjadi pemutaran balikan fakta, Hal itu, semua mengarah pada krisis konstitusi,” kata Hendrajit.

Lebih lanjut, Hendrajit Menuturkan, Indonesia akan menjadi target Sasaran korban serangan asimetris asing dalam ideologi, politik ekonomi, sosial budaya maupun juga pertahanan keamanan (Hankam).

“Hankam di sini bukan diserang dengan cara militer, tapi kita dituntut untuk beli alat alat tentara (Alutsista) bukan dari Eropa Timur, Jepang, Korsel. Akan tetapi kita diharuskan untuk membeli dari Blok Barat. Kalaupun dari Korea itu mesti mendapat restui atau SOP dari Amerika. Artinya Alutsista saja seperti itu, apalagi hal hal yang lain,” bebernya.

Dikatakan, serangan asimetris asing di sektor ideologi, politik-ekonomi, sosial-budaya maupun pertahanan keamanan (Hankam) pada perkembangannya akan berjalan sukses secara paripurna. Tanpa melibatkan satu kompi pasukan sama sekali, dan bahkan tanpa meletuskan satu peluru sama sekali.

“Pada akhirnya, semua menjadi kaki tangan asing, Itulah dampak dari krisis konstitusi kita,’ tutupnya.