Pembangunan Nasional Saat Ini Abaikan Sektor Pendidikan

Hal tersebut diungkapkan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY),  Rochmat Wahab, dalam sarasehan ‘Refleksi Kebangsaan Menyongsong 2017’ yang digelar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI)  di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Senin (02/01/2017). Rochmat Wahab menyatakan, pembangunan pendidikan nasional saat ini hanya fokus pada pelayanan akses lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta pengembangan pendidikan karakter. Padahal, kedua hal tersebut dianggap bukan merupakan hal yang harus diprioritaskan.

“Pembngunan nasional wajib terus berjalan. Yang paling strategis tentu ada pada sektor pendidikan. Tapi, sekarang justru tidak lagi. Sektor pendidikan justru berada di urutan kelima. Ini masalah serius. Terlebih, saat ini yang digembar-gemborkan adalah pendidikan karakter dan Kartu Indonesia Pintar. Ini kan masalah sepele. Padahal, yang jauh lebih penting adalah peningkatan mutu kualitas pendidikan,” katanya.

Lebih lanjut, Rochmat menyatakan, peningkatan kualitas pendidik, lewat sertifikasi dan kompetensi guru, secara kuantitatif memang cukup signifikan dilakukan. Namun, sayangnya secara kualitatif hal itu masih belum menggembirakan. Begitu juga persoalan akreditasi, yang terus diupayakan, namun tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas leadership kepala sekolah dan hal ini kurang mendapat perhatian serius pemerintah.

“Padahal, leadership kepala merupakan faktor penting dalam peningkatan kualitas sekolah. Guru dan Kepala Sekolah adalah penentu. Mereka kuncinya,” katanya.

Pendidikan vokasi, menurut Rochmat, juga sangat penting dilakukan baik dengan melakukan penambahan sekolah maupun ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang relevan dengan prioritas pembangunan nasional, serta mempertimbangkan local wisdom atau kearifan lokal. Khususnya, di bidang pertanian dan kemaritiman. Dengan begitu, diharapkan pendidikan vokasi akan memiliki efektifitas dan efisiensi tinggi dalam menunjang pembangunan nasional.

“Implementasi Kurikulum 2013 itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah menjaga ruh Kurikulum 2013 itu sendiri. Kemampuan berpikir tingkat tinggi harus diupayakan secara konsisten dan komprehensif. Selain itu, pendidikan karakter juga harus menjadi sebuah gerakan. Pendidikan karakter wajib diterapkan di institusi pendidikan. Sehingga akan menjadi tanggung-jawab bersama semua sektor termasuk keluarga dan masyarakat. Jangan menyerahkan sepenuhnya pada sekolah saja,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Rochmat juga menyorot soal anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN atau APBD, yang dinilai telah melenceng, karena lebih banyak digunakan untuk operasional, sehingga perlu ditinjau ulang. “Saya juga tidak setuju dengan Ujian Nasional (UN –red)yang akan dihapus. Padahal, di luar negeri itu semua ada standarisasi. Mestinya, UN tetap dipertahankan dan menjadi standar minimal. Selebihnya biar sekolah yang menentukan, sesuai kualitas pendidikan masing-masing,” katanya.