Pejabat di Era Orde Baru Harus Miliki Berbagai Aspek

SABTU, 28 JANUARI 2017

MAUMERE —  Untuk menjadi seorang pejabat baik kepala dinas maupun bupati atau gubernur di zaman Orde Baru, seseorang selain memiliki pendidikan, juga dilihat dari pengalaman serta aspek pribadinya.

Daniel Woda Palle mendampingi presiden Soeharto saat berkunjung ke Maumere. (Dokumentasi pribadi Daniel Woda Palle)

Dengan demikian, penempatan seorang pejabat harus melewati berbagai tahapan seleksi dan menelisik rekam jejak serta kehidupan orang tersebut sebelumnya sehingga saat menjabat bisa berbakti dengan tulus dan menghasilkan karya yang hebat.

“Dulu di zaman Belanda, untuk menjadi pejabat harus dididik khusus, kalau mau jadi pegawai negeri harus sekolah ilmu pemerintahan dan di jaman orde baru ini masih dipertahankan,”sebut Bupati Sikka dua periode, Daniel Woda Palle saat ditemui Cendana News di rumahnya, Sabtu (21/1/2017).

Pendidikan zaman dulu melahirkan orang-orang yang sangat luar biasa selain ilmu juga digembeleng mental dan spiritualnya.

“Ini yang membedakan pemimpin jaman dahulu dan sekarang dimana dulu sejak awal ditempa dan disekolahkan sesuai bakat dan kemampuan,” tegas mantan bupati Sikka 1978 sampai 1988 ini.

Kalau berbicara pemerintahan ungkap pak Dan sapaannya, jangan meremehkan pemerintahan Belanda. Jangan karena kita pikir mereka penjajah kita anggap semuanya jelek, penjajahnya yang jelek tapi sistemnya tidak dan ini yang banyak diadopsi saat Orde Baru.

“Sehingga bila mau jadi wedana dia paling kurang tamat  Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, mau jadi bupati paling kurang harus berpendidikan Institut Ilmu Pemerintahan,” bebernya.