Pejabat di Era Orde Baru Harus Miliki Berbagai Aspek

SABTU, 28 JANUARI 2017

MAUMERE —  Untuk menjadi seorang pejabat baik kepala dinas maupun bupati atau gubernur di zaman Orde Baru, seseorang selain memiliki pendidikan, juga dilihat dari pengalaman serta aspek pribadinya.

Daniel Woda Palle mendampingi presiden Soeharto saat berkunjung ke Maumere. (Dokumentasi pribadi Daniel Woda Palle)

Dengan demikian, penempatan seorang pejabat harus melewati berbagai tahapan seleksi dan menelisik rekam jejak serta kehidupan orang tersebut sebelumnya sehingga saat menjabat bisa berbakti dengan tulus dan menghasilkan karya yang hebat.

“Dulu di zaman Belanda, untuk menjadi pejabat harus dididik khusus, kalau mau jadi pegawai negeri harus sekolah ilmu pemerintahan dan di jaman orde baru ini masih dipertahankan,”sebut Bupati Sikka dua periode, Daniel Woda Palle saat ditemui Cendana News di rumahnya, Sabtu (21/1/2017).

Pendidikan zaman dulu melahirkan orang-orang yang sangat luar biasa selain ilmu juga digembeleng mental dan spiritualnya.

“Ini yang membedakan pemimpin jaman dahulu dan sekarang dimana dulu sejak awal ditempa dan disekolahkan sesuai bakat dan kemampuan,” tegas mantan bupati Sikka 1978 sampai 1988 ini.

Kalau berbicara pemerintahan ungkap pak Dan sapaannya, jangan meremehkan pemerintahan Belanda. Jangan karena kita pikir mereka penjajah kita anggap semuanya jelek, penjajahnya yang jelek tapi sistemnya tidak dan ini yang banyak diadopsi saat Orde Baru.

“Sehingga bila mau jadi wedana dia paling kurang tamat  Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, mau jadi bupati paling kurang harus berpendidikan Institut Ilmu Pemerintahan,” bebernya.

Mantan bupati Sikka dua periode Drs.Daniel Woda Palle

Dengan demikian kata jebolan IIP Malang tahun 1974 ini, akan melahirkan orang-orang yang profesional di bidangnya masing-masing. Semua itu ada pendidikannya sesuai jabatannya. Tidak semua orang bisa jadi kepala dinas pertanian, tetapi pendidikan saja tidak cukup.

Diceritakan, Gubernur Ben Mboi kaget saat dirinya mengangkat seorang kepala dinas perikanan dari orang yang tidak tamat sekolah dasar. Gubernur katakan, ini orang SD saja tidak tamat kenapa diangkat menjadi kepala dinas.

“Saya katakan betul pak dia sekolah kurang, tapi soal perikanan dia paling tahu sebab dia mantan nelayan. Dan zaman dia jadi kepala perikanan kami di Sikka perikanannya berkembang pesat dan bisa bangun pabrik ikan,” terangnya.

Dulu untuk menjadi bupati harus mengetahui ilmu-limu manajemen. Harus ada Planning (perencanaan), organisasi, pemilihan staf yang tepat dan koreksi, lakukan pemeriksaan. Ini yang diterapkan, jangan hanya omong saja seperti kata bahasa Latin, berbicara itu bagus tapi lebih bagus itu berbuat.

Waktu menjabat bupati Sikka menggantikan Laurens Say, pak Dan meneruskan dua program bupati Sikka ini yakni penghijauan dan koperasi dan menambahnya menjadi lima dengan pembukaan jalan baru, relokasi penduduk dan trasmigrasi.

“Sehinga saat bapak Emil Salim jadi Menteri Lingkungan Hidup, kabupaten Sikka yang saya pimpin mendapat penghargaan Kalpataru,” terangnya.

Bupati harus sering lakukan inspeksi, membuat program dan dilanjutkan dengan membuat perencanaan. Inspkesi mendadak itu dilakukan saat awal menjadi pejabat atau pemimpin pemerintahan.

“Jadi pemimpin harus memiliki manajemen yang bagus dilanjutkan dengan membuat laporan dan menganggarkannya,” pungkasnya.

Jurnalis : Ebed de Rosary / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Ebed de Rosary