Gerakan Independen Perlawanan Sipil Indonesia Desak Pemerintah Turunkan Harga BBM
KAMIS 12 JANUARI 2017
MALANG—Kebijakan pemerintah di awal tahun 2017 dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berimbas pada kenaikan kebutuhan bahan pokok terus mendapat sorotan dari berbagai pihak. Tidak hanya itu, penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No.60 tahun 2016 dan kenaikan tarif dasar listrik juga terus mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.
|
| Demo mahasiwa di Malang. |
Dengan membawa spanduk dan berbagai tulisan, puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Independen Perlawanan Sipil Indonesia mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Malang. Kedatang mereka kali ini tidak lain adalah untuk menyampaikan sikap sekaligus penolakan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang telah menaikan berbagai tarif, sehingga justru menyengsarakan rakyat.
Imces Wailissa sebagai koordinator lapangan menyebutkan bahwa tujuan dari diadakannya aksi kali ini adalah untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Menurutnya, saat ini pemimpin negeri ini telah melakukan kesalahan dengan melakukan tindakan-tindakan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat, sehingga perlu di koreksi.
“Sama seperti halnya ketika Imam kita salat membaca doa yang salah, perlu juga di koreksi oleh makmumnya,” jelasnya kepada Cendana News, Kamis (12/1/2017).
Imces mengatakan, dengan dinaikkannya harga BBM maupun tarif yang lain, menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi pro rakyat sehingga dibutuh gerakan-gerakan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah agar lebih melihat nasib rakyat kecil dimana sampai saat ini mereka masih terus berjuang untuk mempertahankan kehidupannya.
“Dengan dinaikkannya harga BBM maka otomatis akan memberikan efek domino kepada kenaikan harga bahan pokok,” ucapnya.
Oleh karena itu kami dari Gerakan Independen Perlawanan Sipil Indonesia mengecam dan menuntuk pemerintah agar mencabut kebijakan kenaikan harga BBM yang akan berdampak pada kenaikan harga sembilan bahan pokok, tandasnya.
Disebutkan, selain menuntuk pencabutan kenaikan harga BBM, masa aksi juga menyampaikan beberapa tuntutan lainnya yakni menuntut agar Presiden Jokowi menindak tegas kementerian pertanian yang dianggap gagal dalam mengawasi sektor pasar terutama cabai. Mencabut PP No.60 tahun 2016. Serta menuntut agar Presiden menjalankan Nawacitanya sehingga tidak hanya menjadi janji palsu bagi rakyat.
“Jika kenaikan harga tetap berlangsung dan inflasi tidak dapat di tahan lagi oleh pemerintah, maka kami akan tetap konsisten untuk turun ke jalan lagi dan terus memberikan tekanan kepada kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
Jurnalis: Agus Nurchaliq/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Agus Nurchaliq