Fraksi PKS DPR RI: Cabut Kebijakan yang Menyengsarakan Rakyat

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Jazuli Juwaini saat Konferensi Pers, Di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (6/1/2016).

Selain itu, kata Jazuli, Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan kenaikkan Tenaga Listrik (TTL) 900 VA dan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi 300 rupiah per liter secara bersamaan di semua wilayah Indonesia.

“Fraksi PKS DPR keberatan dengan kebijakan pemerintah, kami memahami kebijakan tersebut merupakan domain pemerintah, tapi sebagai wakil rakyat kami punya tanggung jawab moral, politik dan konstitusional untuk mendengar dan menyampaikan suara rakyat tentang kondisi ekonomi mereka saat ini sedang sulit,” ungkapnya

Menurut dia, tidak bijak dengan kondisi ekonomi  yang sulit ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang selalu saja menambah beban ekonomi rakyat Indonesia. Untuk itu, Fraksinya berharap presiden dapat membatalkan atau mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.

“Kami minta pemerintah agar fokus terlebih dahulu pada upaya peningkatan fundamental sejahteraan rakyat, sebelum mengambil kebijakan penaikan harga harga itu, dengan demikian rakyat tidak akan terpukul dan terbebani,” pungkasnya.

Adapun alasan keberatan, fraksi PKS terhadap kenaikan BBM dan TTL dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) terkait surat kendaraan bermotor. Menurutnya, Kebijakan mencabut subsidi pengguna listrik 900 VA, tentu akan menimbulkan masalah besar bagi masyarakat. 

Kenaikkan tagihan listrik sekitar Rp111.054 perbulan akan sangat memberatkan masyarakat, apalagi pengguna listrik 900 VA mencapai 18,9 juta rumah tangga.

“Bisa dibayangkan, kenaikan tersebut sudah pasti akan menimbulkan angka inflasi meningkat tajam. Barang barang retailer akan merangkak naik menyesuaikan dengan kenaikkan  harga BBM dan listrik,” kata Jazuli

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan membuat dunia usaha melakukan efesiensi dan menaikkan harga harga produk. Akibatnya terjadi pemangkasan pendapatan, sehingga daya beli masyarakat semakin lemah.

Untuk itu, Jazuli meminta sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi dan menunda kebijakan subsidi bagi pelanggan 900 VA tersebut. Atau mencari timing yang pas, agar tidak berbarengan dengan kebijakan harga BBM non subsidi. Solusi itu untuk menjaga agar dampak yang ditimbulkan oleh kenaikkan energi tidak terlalu memberatkan masyarakat disamping multplier efec-nya bagi perekonomian bangsa.

“Demi mendengar suara rakyat, Kami minta pemerintah meninjau, mengkaji dan mencabut semua kebijakan yang selalu menyengsarakan rakyat,” tegasnya