JAKARTA—Rapat Kerja (Raker) Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) bersama Menteri Kesehatan Nila Moeloek membahas permasalahan kebijakan pendidikan dokter layanan prima (DLP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan penyakit menular di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (19/12/2016).
Raker bersama Menkes dengan Komite III DPD.
Dalam Raker tersebut, Ketua Komite III, Hardi Selamat Hood mengatakan bahwa diberbagai daerah Indonesia saat ini telah terjadi polemik soal DLP, pengedaran obat, KIS, dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Persoalan ini terjadi di daerah Batam, jadi dalam hal ini DPD berharap Menkes bisa menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Jadi, kita memandang perlu untuk segera diatasi karena ini menyangkut kualitas sumber daya manusia, hidup sehat dan juga menjadikan kualitas bangsa yang bermutu,” kata Hardi
Sementara, Anggota DPD, Baiq Diyah Ratu Ganefi mempertanyakan apakah DLP itu setara dengan spesialis. Jika itu setara dengan spesialis, bagimana nasib para calon dokter yang sedang mengikuti kuliah kedokteran.
Menanggapi Paparan tersebut, Menteri kesehatan Nila Moeloek mengakui program DLP belakang ini menimbulkan berbagai polemik.
“Tentunya sebagai pemerintah, program ini tetap dilaksanakan, bagaimanapun misi dan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita ingin mewujudkan Indonesia sehat,” katanya.
Nila Menjelaskan, Program tetap dijalankan, karena pemerintah menginginkan masyarakat yang sehat. Sehingga mindset masyarakat harus didukung dengan layanan kesehatan seperti akses dan mutu.
Terkait Jaminan Kesehatan Nasional, Menkes mengklaim sejauh ini JKN telah memberikan layan kesehatan bagi kalangan yang kurang mampu.
Untuk itu, jelas Nila, harus diutamakan kesehatan dalam pembangunan terutama penguatan layan kesehatan dimana harus melihat sistem pelayanan khususnya di Indonesia.
Dalam sistem rujukan dan peningkatan mutu. Maka asuransi yang bersifat gotong-royong ini sangat diperlukan.
Menurut Nila memasuki era saat ini penyangkit tidak menular kian pesat Salah satunya diabetes mellitus (kencing manis), penyakit ini menjadi ancaman bagi Indonesia.
Penyakit ini kurang lebih 24 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kita bisa melihat bukan hanya di perkotaan tapi juga terjadi di pedesaan.
“Dengan dijalankan program tersebut, Kita akan merubah mindset masyarakat agar bisa hidup sehat,” ujar Nila.