JAKARTA — Pengamat politik dari Global Future Institut (GFI), Hendrajit angkat bicara terkait aksi demo di Istana Kepresidenan pada Jumat, 4 November 2016 pekan depan. Ia menilai aksi unjuk rasa tersebut, sebagai bagian untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Untuk itu, dirinya meminta pihak kepolisian untuk netral dan kooperatif dalam mengawal aksi massa tersebut.
“Untuk mengantisipasi demo itu, kepolisian harus netral, itu pasti. Pedoman dasarnya yakni jangan halangi aksi damai yang dilakukan berbagai elemen, ciptakan situasi yang kondusif, terlepas respons balik dari pihak pemerintah pusat maupun Pemda DKI,”kata Hendrajit dalam keterangannya, di Jakarta, Sabtu (29/10/2016).
Sejumlah elemen umat Islam akan menggelar aksi unjuk rasa besar besaran itu terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tak kunjung diproses hukum oleh Bareskrim Polri.
“Ada kemungkinan aksinya dilakukan tidak saja oleh warga muslim dari aneka organ dan jaringan yang meluas, tapi juga keikutsertaan saudara-saudara kita dari kalangan non-Muslim,”imbuhnya.
Jadi, kata dia, selain menciptakan situasi kondusif terhadap semua pihak, kepolisian, juga harus peka dan jeli melihat berbagai situasi yang tak terduga.
Hendrajit melanjutkan, kepolisian harus jeli mendeksi kemungkinan adanya skenario dalam skenario yakni dengan mengantisipasi adanya kontra intelijen di lapangan.
“Jika skenario itu benar ada, pastilah dimaksudkan untuk tujuan tujuan yang tercela dan tidak mulia,” pungkasnya.
Dalam aksi unjuk rasa besar-besaran itu, dikabarkan massa tetap mengusung tema ‘Aksi Bela Islam’, Untuk mendesak Bareskrim Mabes Polri, agar segera memproses kasus pengutipan surat Al Maidah ayat 51 oleh Ahok.