SELASA, 26 JULI JULI
MATARAM — Sistem ekonomi syariah harus diakui belakangan menjadi trend dan banyak diterapkan baik lembaga perbankan mapun lembaga keuangan lain di dunia, karena memang prinsip dijalankan dalam menjalankan transaksi dan melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip keadilan, yaitu bagi hasil.

“Untuk daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama Pulau Lombok sendiri, dengan berbagai potensi dimiliki, bisa saja akan menjadi pusat pengembangan keuangan syari’ah di Indonesia, kalau semua potensi yang ada bisa dikelola secara maksimal” kata Gubernur NTB usai menghadiri acara bedah buku di kantor Bank Indonesia (BI), Selasa (26/7/2016).
Ia mengatakan, NTB sendiri berdasarkan data BI, termasuk daerah paling tinggi pertumbuhan ekonomi syari’ah, bahkan proporsinya lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yaitu 8 persen.
Pemda sendiri dalam memberikan dukungan terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi syari’ah melalui regulasi, BUMD seperti Bank NTB misalkan kita dorong menganut sistem syari’ah, baik dalam transaksi maupun pengelolaan keuangan.
Termasuk juga BPR, Jamkrida, Kemudian dari sisi fasilitasi, koperasi di pondok pesantren yang ada di NTB juga di dorong untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan sistem syari’ah, yang ketiga edukasi, mengajak masyarakat memanfaatkan instrumen keuangan syari’ah yang ada.
“Membutuhkan waktu panjang dan komitmen kuat semua kalangan, supaya NTB dan Lombok bisa menjadi pusat keuangan syariah, dengan terlebih dahulu harus ada sukses histori tentang keuangan syari’ah” tutupnya.(Turmuzi)