Akademisi : Perlu Adanya Perbaikan Sistem Pendataan Terhadap Masyarakat Miskin di Sumenep

Memang menimbulkan tanda tanya besar ketika ternyata ada masyarakat miskin yang sampai tidak pernah diperhatikan, itupun dalam kurun waktu yang cukup panjang. Sehingga pendataan yang dilakukan selama ini rupanya belum berjalan maksimal, sebab jika sistem pendataan itu dijalankan secara baik dan benar oleh pemerintah dalam waktu yang cukup singkat bisa dipastikan warga miskin tersebut akan terdeteksi.

“Jadi persoalan pendataan yang memang perlu diperbaiki, jadi pendataan itu harus berorentasi kepada profil penduduk, karena selama ini kan hanya beralasan terhadap Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Sehingga tidak menyentuh langsung terhadap profil obyektif sebenarnya penduduk itu,” kata Moh. Hidayaturrahman, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Wiraraja, Kabupaten Sumenep, Jumat (10/6/2016).

Disebutkan, bahwa seharusnya pemerintah mimimal pada level kabupaten memiliki profil penduduk hingga level detail, sehingga tidak ada lagi orang yang dalam kondisi sangat miskin tidak tercover dengan program bantuan sosial. Apabila ada program baik dari pemerintah daerah maupun pusat warga miskin tersebut tidak terlewati begitu saja.

“Jadi bukan hanya lucu ketika ada warga miskin yang sudah belasan tahun tertanya tidak pernah mendapat bantuan, tetapi itu sangat naif. Apalagi sampai tidak ada laporan dari level pemerintahan yang terbawah, misalnya camat, karena secara struktur langsung dari birokrasi itu kan camat walaupun dibawahnya masih ada kepala desa,” jelasnya.

Menurutnya, camat tersebut memiliki hubungan langsung secara struktur birokrasi di pemerintah yang ada di daerah ini, sehingga kedepan aparatur pemerintah ini mulai dari bupati dan jajarannya memang perlu banyak turun kebawah. Sehingga tidak hanya berpatokan terhadap pendataan kartu yang semata-mata benar, tetapi juga menyandingkan dengan realita dan kenyataan yang ada di masyarakat.

“Jadi pemerintah itu juga perlu turun melakukan penyisiran terhadap program-program pengentasan kemisikinan yang telah dijalankan, apakah itu berjalan baik sesuai target atau tidak. Sehingga jangan hanya menerima laporan saja, tetapi turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta yang sebenarnya,” paparnya. 

Oleh karena pendataan yang dilakukan memang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada, agar program bantuan sosial yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Maka selain itu juga tidak terlepas dari pemantauan oleh pemerintah untuk turun langsung agar bisa memastikan program tersebut berjalan baik sesuai yang diharapkan, supaya tidak terulang lagi hal sama untuk masa mendatang.

“Saya yakin sebetulnya masih ada warga lain yang membutuhkan bantuan sosial tetapi belum tercover dengan bantuan-bantuan sosial, jadi itu mungkin masih belum di ungkap oleh teman-teman media,” terangnya kepada Cendana News.

Sekedar diketahui, bahwa saat ini masih ada warga miskin bernama Astami (90) warga Dusun Aengnyeor, Desa Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, yang sudah belasan tahun tinggal dikandang sapi tanpa mendapat perhatian dari pemerintah daerah di ujung timur Pulau Madura. (M. Fahrul)