Titiek Soeharto Memimpin Delegasi Parlemen Indonesia dalam Pertemuan WHA ke-69 di Jenewa

Forum mi bertugas untuk mengambil keputusan-keputusan besar sekaligus menyetujui program kerja dan anggaran tahunan serta memilih direktur jenderal WHO. Pada pertemuan WHA ke-69 yang dilaksanakan pada tanggal 23 — 28 Mel 2016 dengan tema “Parliamentary as Key Actors in Ensuring Health for All”.

Parliamentary Session mi diadakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) bekerjasama dengan WHO. IPU sendiri merupakan organisasi observer dalam forum WHA yang berdiri tahun 1889, Indonesia pernah menjadi tuan rumah IPU Assembly ke-104 di Jakarta pada tahun 2000 dan IPU Assembly ke-116 di Nusa Dua Bali pada tahun 2007.

Kerjasama antara IPU dan WHO telah berlangsung sejak lama dan cukup baik. Sebelumnya, pada beberapa Sidang Umum IPU banyak diangkat tema diskusi dan pembahasan yang berkaitan dengan isu kesehatan. Salah satu resolusi yang dihasilkan adalah resolusi pada Sidang Umum IPU ke-126 di Kampala, Uganda, IPU telah mengeluarkan resolusi berjudul “Access to Health as a Basic Right: The Role of Parliaments in Addressing Key Challenges to Securing the Health of Women and Children”. 

Pada pertemuan kali ini, para anggota parlemen diberikan kesempatan untuk mendiskusikan pengalaman untuk mendukung agenda kesehatan global, aksi-aksi khusunya dalam rangka meningkatkan kesehatan anak, ibu, dan remaja untuk mencapai target-target SDG’s dan universal health coverage. Anggota parlemen juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang langkah-langkah potensial dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan aktor-aktor lain di bidang kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, dalam Sidang World Health Assembly ke-69 kali ini bertindak sebagai Ketua Delegasi Parlemen Indonesia. Kepada Cendana News, Titiek Soeharto menyampaikan gambaran komitmen Indonesia, khususnya parlemen Indonesia. 

“DPR RI senantiasa berkomitmen untuk mensukseskan program MDG’s dilanjutkan dengan SDG’s dengan membentuk Panja, melalui fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan,” jelasnya

Terkait budgeting, Titiek menyampaikan perlu adanya kenaikan anggaran untuk kesehatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) “Sekarang ini, 5% APBN untuk kesehatan,” lanjutnya. 

Terhadap peran DPR RI dalam fungsi pengawasan, Titiek menyampaikan perlu adanya pengawasan terhadap program-program pemerintah yang terkait SDG, bahwa program-program tersebut telah dilaksanakan dengan baik.

“Sedangkan untuk legislasi, Undang-Undang yang terkait SDG’s lebih diutamakan,” pungkasnya. (Gani Khair)