Jokowi: “Tak Berani Melakukan Perombakan, Negara Terus Tertinggal”
SENIN, 23 MEI 2016
YOGYKARTA — Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia sebagai negara yang besar terus tertinggal dibanding negara lain, karena tidak konsisten dalam bekerja keras, berpikir rasional, positif dan bekerja produktif serta berinvosasi. Bangsa ini, menurutnya, masih selalu terjebak untuk membesar-besarkan masalah, berpikir tidak produktif, mudah menjelekkan dan mencemooh yang lain dan mudah mengeluh. Di jajaran negara-negara Asean, tandasnya, Indonesia berada di urutan ke-4 di bawah Singapura dan Malaysia, dan menempati urutan ke-37 di dunia dari sisi daya saing.
|
| Presiden Jokowi menandatangani 6 prasasti pencapaian baru Muhammadiyah |
Terus tertinggalnya Indonesia di bidang pembangunan segala sektor, menurut Presiden, juga disebabkan karena tidak adanya keberanian melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pemerintahan. Tidak berani merombak regulasi dan peraturan yang bermasalah. Saat ini, tegasnya, ada sebanyak 42.000 peraturan dan 3.000 Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. “Ini harus dipotong dan disederhanakan, sehingga semua menjadi cepat, karena kita harus berkompetisi dengan negara lain yang lebih cepat. Kita targetkan maksimal bulan Juni nanti sebanyak 3.000 Perda akan dihapuskan”, ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menyampikan hal itu saat memberi sambutan dalam pembukaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (23/5/2016), sore ini. Presiden Jokowi mengemukakan, di tahun 1960-an kondisi Negara Korea sama dengan Indonesia. Tahun 1970-an, Korea dan Indonesia mulai memasuki era industri. Namun pada dekade berikutnya, Korea telah menjadi raksasa ekonomi dunia yang luar biasa dibanding Indonesia, dan menempati urutan ke-31 sebagai negara yang kuat di bidang ekonomi di dunia, mengalahkan Arab Saudi dan Rusia. Kunci sukses Korea, kata Presiden Jokowi, adalah keterbukaan dan keberanian untuk berinovasi.
Sementara itu, berbagai upaya guna mengejar ketertinggalan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan ada tiga hal yang harus segara dilakukan. Pertama, adalah mempercepat pembangunan infrastruktur. Kedua, deregulasi besar-besaran. Ketiga, pembangunan sumber daya manusia. Presiden Jokowi mencontohkan, untuk menurunkan harga beras harus menekan biaya distribusi dan itu hanya bisa dilakukan dengan membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur, menurutnya, juga akan memberikan daya saing bagi Indonesia. Sementara itu di bidang deregulasi, aturan yang menghambat dan birokrasi berbelit-belit harus dipangkas dan disederhanakan sehingga memudahkan proses perizinan. Sedangkan pembangunan sumber daya manusia yang selama ini juga dinilai lambat, akan dipercepat dengan mengembangkan sekolah dan training vocational. Melalui sekolah tersebut, peserta didik akan dimagangkan di industri dan pabrik. Hal itu, menurut Presiden Jokowi, sebagai upaya cepat guna mengurangi jumlah pengangguran yang saat ini tercatat ada sebanyak 7,6 Juta orang.
Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan, diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan daya saing Indonesia di kancah dunia. Sebagaimana dikatakan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, KNIB yang baru pertama kali digelar tersebut akan membahas tema mencari jalan perubahan untuk daya saing bangsa. Sedangkan Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, turut mengingatkan agar bangsa ini tidak terlena dan terhanyut dalam perubahan. Sri Sultan mengatakan, perubahan akan selalu ada dan peran presiden diperlukan untuk menyelaraskan perubahan yang ada.
Usai membrikan sambutan, Presiden Jokowi melakukan penanda-tanganan 6 prasasti yang mencatat pencapaian terbaru Muhammadiyah di beragam sektor. Di antaranya prasasti mengenai pendirian Universitas Aisyiah (Unisa) dan pendirian Fakultas Ilmu Falaq pertama di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Unisa dicatat dalam prasasti karena menjadi universitas khusus perempuan pertama di Indonesia. (Koko)