
JAKARTA — Tokoh Golkar, Ariady Ahmad menilai rencana pemerintah mewujudkan program bela negara (PBN) dengan merekrut 100 juta kader masih membutuhkan banyak pembenahan. Dikatakan, Pelatihan bergaya militerisme tanpa tujuan yang jelas bisa jadi hanya sebuah program seremonial.
Menurut Ariady, Program Pemerintah tersebut, lebih meminta kewajiban kepada rakyat, ketimbang melayani Rakyat.
“Lagi-lagi rakyat yang diminta menjalankan kewajibannya oleh pemerintah atas nama negara, inilah yang antara lain pesan yang termuat dengan Program Bela Negara yang akan dilaksanakan pemerintah,”ujar Ariady dalam Rilisnya yang diterima Cendana News di Jakarta, Sabtu (17/10/2015).
Dia mempertanyakan pilihan sikap pemimpin pemerintahan sekarang ini lebih cenderung meminta kewajiban kepada rakyat katimbang melayani rakyat. Padahal, bangsa ini sudah 70 tahun menyatakan merdeka hingga kini di era reformasi.
“Apa konsep program PBN?, Program ini tidak begitu jelas, hingga bisa memicu perdebatan dan kontroversi ditengah masyarakat,” pungkasnya.
Lebih Jauh, dia mengingatkan pemerintah, jika program bela negara ini masuk dalam ‘Revolusi Mental’, Maka mental para pemimpinlah yang seharus dirubah dulu.
“Ini menjadi mental pemimpin yang melayani rakyat, bukan hanya minta kewajiban kepada rakyat,” tutupnya.
SABTU, 17 Oktober 2015
Jurnalis : Adista Pattisahusiwa
Foto : Adista Pattisahusiwa
Editor : ME. Bijo Dirajo