Transmigrasi Menjadi Unggulan dalam Tingkatkan Ekonomi Rakyat Lokal

CENDANANEWS (Jayapura) – Pada era Presiden Soeharto, di tahun 1970-an, program transmigrasi Pemerintah Pusat digalakan di Irian Jaya. Salah satu peserta transmigrasi tersebut adalah Herman Yoku, putra dari Pejuang Pembebasan Irian Barat, Waro Welhemus Yoku (Baca selengkapnya di sini).

Pada tahun 1979, 500 Kepala Keluarga (KK) peserta transmigrasi masuk pertama kali ke Irian Jaya (Papua). Lokasi yang dituju yakni Kali Yafaise, Arso, Kabupaten Jayapura, Dati II Jayapura.

Namun sayangnya, saat banjir tahunan melanda kampung tersebut, rumah warga transmigrasi hanyut dibawa arus. Karena rumah mereka sudah tidak ada, warga trans itu menyisir kali sampai ke Muara Tami dan Abe Pantai. 

“Mereka jalan hingga ke Abepura, ke Sentani, Kabupaten Jayapura, waktu itu belum ada mobil sama sekali. Dan mereka diarahkan ke Doyo Baru dan ditempatkan ke Kertosari, sampai detik ini mereka telah menetap disana,” kata Herman Yoku anak kandung dari tokoh perjuangan pembebasan Irian Barat, Waro Wehelmus Yoku, saat ditemui Cendana News.

Dua tahun kemudian tahun 1979, Pemerintah Pusat lakukan perencanaan transmigrasi. Pembukaannya dilaksanakan pada tahun 1981. Dan pada tahun 1982, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia saat itu canangkan areal penempatan warga transmigrasi. Di tahun 1983 tim survey masuk ke Papua tuk program transmigrasi.

Tahun 1984, hasil survey yang sebelumnya telah dilakukan, penempatan pertama warga transmigrasi ditahun tersebut sebanyak 500 KK di Arso III, saat itu masih Kabupaten Jayapura, Dati II Jayapura. Saat itu kami lepas, belum ada surat pelepasan tanah adatnya.

“Pelepasan tanah adat saya lepas tahun 1995, saat tahun 1984 hanya persetujuan masyarakat adat oleh ayah saya, Waro Wehelmus Yoku (79),” kata Herman yang saat ini menjadi Ketua Dewan Adat Keerom .

Tahun yang sama juga, dibeberkan Herman, transmigrasi lokal dari wilayah pegunungan yang dipimpin Markus Enumbi, sekitar 30 kepala keluarga ditempatkan ke ke Arso III. Sedangkan, lanjutnya, tuk Arso IV, trans lokal sebanyak 150 kepala keluarga, saat itu diserahkan oleh Mantan Kakanwil Departemen Sosial (Depsos) yang kala itu menjabat Sekda Provinsi Irian Jaya, Andreas Sunarto.

“Di tahun yang sama juga transmigrasi dari luar Papua sebanyak 500 KK ditempatkan di Arso I, sama dengan Arso II juga 500 KK. Sedangkan untuk Arso IV ditempatkan transmigrasi dari luar Papua sebanyak 650 KK,” dijelaskan Herman.

Pada tahun 1985 warga transmigrasi dari luar Papua seperti Jawa, Manado, NTT, Makassar ditempatkan kurang lebih 350 KK. Tahun 1986, Arso IX sebanyak 350 KK warga transmigrasi dan tahun 1987 di Arso XII sebanyak 350 KK.

“Arso VI dan arso lainnya hingga Arso Pir warga transmigrasi masuk tahun 1987 hingga tahun 90-an. Jadi yang terbesar pertama kali warga transmigrasi luar Papua yang masuk di Distrik Skanto,” katanya.

Ia mengaku pada zaman Soeharto transmigrasi besar-besaran dilakukan untuk melakukan perubahan disetiap kampung maupun kabupaten dan kota. Untuk di Papua, Herman mengaku bapak tokoh perintis transmigrasi di Irian Jaya kala itu adalah Gubernur Irian Jaya, Isak Hindom saat menjabat di tahun 1985 keatas.

“Setelah era Bapak Soeharto berakhir di tahun 1999, transmigrasi perlahan-lahan mulai hilang. Transmigrasi ini juga atas permintaan masyarakat lokal untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka, karena dari warga trans inilah, masyarakat lokal banyak belajar cara bercocok tanam yang baik dan beternak yang baik,” tegasnya.

Untuk di Koya, Muara Tami, Herman mengaku warga transmigrasi masuk pada tahun 1981 dan tahun 1982 ditempatkan oleh pemerintah. Sementara transmigrasi di Besum, Kabupaten Jayapura yang tadinya dijadikan proyek Interland (disebut Land zaman Belanda) dijadikan untuk perkebunan.

“mantan Bupati Jayapura, Almarhum Bas Youwe saat itu dia masih menjabat sebagai Bendahara Perkebunan, itu di era tahun 70-an keatas. Ketika proyek itu Interland itu di ubah menjadi proyek transmigrasi maka munculnya transmigrasi di Koya Barat, lalu arso mulai di buka,” ujarnya.

Untuk sejarah terakhir transmigrasi, lanjutnya, ada penolakan dari Timika (Mimika) yang ada di Kwamki Lama, warga trans itulah yang saat ini ada di Arso XIV, Kabupaten Keerom, saat itu dirinya bersama Brigjen Hendro Priyono yang menjabat sebagai Menteri Transmigrasi PH dan Perambah Hutan pada tahun 1999.

“Satu bulan kemudian saat saya balik dari Jakarta setelah canangkan itu, Beliau Hendro Priyono dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara. Itu terakhir, saya dan beliau canangkan untuk Timika dengan nama Desa Bhineka Tunggal Ika. Karena ada penolakan dari masyarakat lokal suku Amungme, Kwamki Lama, terpaksa dipindahkan ke Aro XIV,” imbuhnya.

Menurutnya, saat ini yang terjadi adalah transmigrasi lokal inisiatif individu. Seperti contoh, masyarakat lokal saling mengajak keluarga atau kerabatnya datang ke lokasi yang mereka tinggali saat ini.

“Ini yang harus dilihat, transmigrasi sepenuhnya adalah program pemerintah, sedangkan proses transmigrasi atas inisiatif sendiri bukan dari pemerintah. Nah itu yang terjadi, sehingga banyak masyarakat yang menjual tanah trans per kapling-kapling,” ujarnya.

Kenapa harus ada program transmigrasi dari pemerintah? Menurutnya, hal itu dilakukan agar ada pertukaran ilmu antara warga lokal dan warga trans. Juga menurutnya, agar pendataan dari pemerintah soal kependudukan lebih akurat, dimana status mereka jelas.

“Nah, kalau terjadi transmigrasi atas inisitif individu dari warga lokal maupun trans luar Papua, diluar dari program pemerintah. Itu kan repot, status warga tidak jelas, pendataan penduduk tidak akurat,” tegasnya.

Kesimpulannya adalah transmigrasi masih dibutuhkan, dimana dirinya sangat mendukung kepemimpinan di era Almarhum Soeharto. Ia mengaku Papua tidak akan dibangun oleh orang Papua sendiri, karena masih membutuhkan uluran tangan dari saudara-saudara yang diluar Papua.

“Saya senang pada zaman siapa saja, tapi kembali pada pemimpinnya. Pemimpin negara ini punya hati atau tidak untuk membangun daerah ini. Khusus tempat saya di Keerom ini, Bapak saya yang meminta sendiri ke Pak Soeharto untuk tempatkan warga transmigrasi dari luar Papua ke tanah ini. Karena dengan adanya program transmigrasi ada interaksi dari warga lokal dengan warga transmigrasi, sehingga warga lokal sendiri sudah pintar tuk memutar keuangan mereka,” katanya.

Tahun 1999, dirinya yang juga selaku kepala suku di Keerom membawa 29 kepala suku lainnya tuk bertemu Menteri Transmigrasi PPH dan Perambah Hutan, Brigjen Hendro Priyono.

“Saya bertemu untuk membahwa pementasan kemiskinan melalui program transmigrasi, jadi masyarakat disekitar lokasi transmigrasi yang sudah ada mau diubah menjadi transmigrasi lokal. Kami tidak mengubah desain program transmigrasi yang aslinya,” ujarnya.

Saat itu dirinya bertemu dan bercakap-cakap bersama Ayahnya Prabowo Subianto, yakni Prof. DR. Sumitro sebagai pakar ekonomi, dan satu guru besar di Universitas Indonesia, Parsudi Suparlan.

“Ketika mereka tahu saya anak perbatasan RI-PNG, mereka berdua bertanya kepada saya. Saat saya beritahukan saya anaknya Waro Wehelmus Yoku, mereka memeluk saya. Pesan Bapaknya Prabowo hanya satu, kalau di Arso akan jadi Kabupaten (saat itu masih Kabupaten Jayapura), jangan bangun gedung tinggi dan mewah. Tetapi buka jalan taburkan gula disana, maka semut akan datang. Karena terbukanya jalan, dan tempatkan warga transmigasi maka perputaran ekonomi akan berkembang pesat bersamaan dengan warga lokal,” tutur Herman sambil tersenyum.

Sejak dirinya hidup, ia belum pernah bertemu langsung dengan Almarhum Soeharto. Namun, saat Soeharto dihujat oleh rakyat dikala detik-detik lengsernya beliau, dirinya juga membela Soeharto habis-habisan terhadap tuntutan rakyat saat itu.

“Saya, Herman Yoku ini yang bela Almarhum Soeharto habis-habisan di Tanah Jawa, di Ibukota Jakarta yang dituduhkan korupsi dan mempunyai emas di luar negeri. Saya bilang sama masyarakat di Jakarta, bisa kalian buktikan! Ini saya sudah yang bela Almarhum, kenapa di Blok M, Jakarta banyak orang-orang tua kenal saya, itu gara-gara saya waktu itu bela Soeharto. Coba tanyakan Tommy Soeharto,” tutupnya sambil elus dada.

——————————————————-

RABU, 22 Juli 2015

Jurnalis       : Indrayadi T Hatta

Fotografer : Indrayadi T Hatta

Editor         : ME. Bijo Dirajo – Gani Khair

——————————————————-