Wali Kota Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan berkemungkinan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi (RE) dan kawan-kawan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

Rahmat Effendi, tak membenarkan hal tersebut dengan mengatakan kartu vaksin hanya dikeluarkan oleh institusi pemerintah dan masuk ke p-Care jadi bisa dilacak dan terdata.

Rahmat Effendi berharap  semua ketentuan yang tertera dalam surat edaran tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya demi memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19

"Pemakaian masker sangatlah penting pada saat ini dan memakai harus dua lapis, karena virus kali ini lebih dahsyat penyebarannya sehingga rumah sakit di Kota Bekasi telah dinyatakan penuh dengan pasien terpapar Covid 19," ungkapnya saat…

Dari operasi yang telah dilakukan dilaporkan ada pelanggar PPKM Darurat yang ditindak sebanyak 29 orang, Terdapat 9 pelaku usaha ditemukan melanggar ketentuan PPKM.

Ini menjadi kabar baik bagi Pemerintah Kota Bekasi dan khususnya RSUD CAM Kota Bekasi untuk menutupi kebutuhan biaya operasional RS.

Tapi tentu harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ketat, meskipun saat ini 96 persen di Kota Bekasi zona hijau.