PMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Jakarta Propertindo (Jakpro), meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DPRD DKI Jakarta, untuk segera menyalurkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp1,2 triliun.

Fitri, sapaannya, mengatakan pihaknya tidak memanggil kepala desa untuk menanyakan alasan pengunduran dirinya, saat ditanya apakah terkait dugaan kasus asusila yang dilakukan kepala desa.

"Semua produk hasil usaha kecil yang ada di desa sangat potensial untuk dipasarkan, Bumdes memiliki fungsi menampung sekaligus menjual produk UKM, agar jangkauan pemasaran lebih luas," terang Rohadian, Selasa (25/2/2020).

"Program UMKM yang ada harus bisa dilakukan secara berkelanjutan, sehingga tidak hanya sekadar seremoni lomba, tetapi bisa menjadi usaha yang menghasilkan bagi kaum wanita yang tergabung dalam PKK atau secara mandiri," terang Nasron, Selasa…

Untuk menurunkan atau menekan jumlah kasus penyelewengan dana desa maupun alokasi dana desa oleh para raja atau kades, bendahara, atau pun sekretaris desa, maka peningkatan kapasitas harus dilakukan.

Total anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat kepada Provinsi NTT di tahun 2019, kata Lydia, sebanyak Rp3,4 triliun. Anggaran ini untuk pembangunan fisik maupun non fisik termasuk dengan alokasi dana desa.

Pemprov DKI Jakarta mengajukan usulan penambahan Penyerataan Modal Daerah (PMD) sebanyak Rp11 triliun. Penambahan tersebut untuk delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki Pemprov DKI.