Omnibus

"Pembuatan draft Omnibus Law kita nilai cacat secara hukum, karena hanya melibatkan pengusaha dan akademisi. Tanpa melibatkan buruh, apalagi Omnibus Law juga bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," paparnya, di…

"Penghilangan kewenangan daerah dalam pengambilan kebijakan, terutama sektor ekonomi," kata Riza, pada konferensi pers Omnibus Law Mereduksi Kewenangan Daerah, di Jakarta, Jumat (6/3/2020).

"Omnibus law ini ada potensi penurunan PAD. Ini dapat meningkatkan ketergantungan pada dana transfer daerah," kata Rizal Taufikurahman, dalam konferensi pers Omnibuslaw Merdukso Kewenangan Daerah, di Jakarta, Jumat (6/3/2020).

"Omnibus Law salah satu instrumen yang dapat menarik investasi. Perizinannya dipermudah, tidak berbelit-belit. Di samping itu ada insentif juga yang kita tawarkan kepada para investor," terang Bahlil.

"Kompensasi PHK tetap diberikan, kemudian kita tambahkan JKP. Tolong dicatat, JKP tidak menggantikan jaminan yang lain. Ini tambahan baru dari pemerintah," terang Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, saat…

"Pertama dulu ditemukan 17 (UU), hari ini di meja saya tercatat 24 UU yang menyangkut itu, ditambah dua peraturan pemerintah yang juga agak tumpang tindih," katanya, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

"Semua hal ini tentu kita harapakan akan makin meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Munculnya perusahaan-perusahaan yang makin besar, munculnya perusahaan organis maupun nonorganis yang secara eligible masuk ke pasar modal. Sehingga…