Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan upaya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah merupakan langkah dalam mengatasi berbagai tantangan yang timbul akibat adanya perkembangan global.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan APBN merupakan instrumen yang responsif dalam menghadapi COVID-19 dan memulihkan ekonomi melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menekankan, pihaknya tidak berencana untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako murah.

Di samping realisasinya yang rendah, belanja APBD pun masih didominasi untuk pengeluaran belanja pegawai, yang tercatat mencapai 58 persen dari totai belanja hingga April.

Sri Mulyani menuturkan langkah pemblokiran ini akan ditempuh jika langkah persuasif pemerintah tidak dihiraukan mereka.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 21 Mei 2021 telah mencapai Rp183,98 triliun atau 26,3 persen dari pagu sebesar Rp699,43 triliun.

Dengan berbagai upaya tersebut, Menkeu optimistis akan ada 500.000 UMKM baru pada 2030 yang berhasil menembus pasar ekpor.