Mahkamah Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan, hingga hari, Kamis (5/7/2018) belum ada pendaftaran gugatan perselisihan hasil pilkada serentak 2018 yang masuk. Padahal, pihaknya telah membuka pendaftaran permohonan sejak 3 Juli dan…

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto yang mewakili Pemerintah menyangkal pernyataan Pemohon yang menyebutkan jumlah anggota KPU kabupaten/kota hanya tiga orang akan berimplikasi terhadap terganggunya asas…

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materil Pasal 169 huruf n UU No. 7/2017 tentang Pemilih Umum (Pemilu) terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden dua kali dalam jabatan yang sama.

Pemerintah berpendapat uji materi Undang Undang No. 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda (UU Nasionalisasi) oleh Pengurus Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jawa Barat (Yayasan BPSMK-JB) tidak…

Beberapa organisasi buruh mengajukan permohonan uji materi pasal 73, pasal 122 huruf l, dan pasal 245 Undang Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemanggilan paksa oleh Dewan Perwakilan…

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menyarankan agar konsesi pengelolaan jalan tol ditentukan jangka waktunya dari 20 hingga 25 tahun sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum.

Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan tidak melanggar tuntutan yang adil sesuai dengan nilai-nilai agama, moral, keamanan dan ketertiban umum