Mahkamah Konstitusi

Apakah betul kalau modal mayoritas sudah milik swasta, pemerintah masih bisa mengontrol harga yang menguasai hajat hidup orang banyak. Makanya, harus dimulai dari penguasaan saham mayoritas dulu jangan sampai lepas

Pasal tersebut dinilai tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD Tahun 1945.

Ahli Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Chairul Huda, SH, MH menyebutkan, Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHAP masih relevan untuk masyarakat Indonesai saat ini

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materi Pasal 36 ayat (1) huruf b UU Ombudsman terkait penolakan laporan oleh Ombudsman

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) UU No.10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1/2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 /2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan…

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materil Pasal 55 UU No.24/2003 tentang Mahkamah Kontitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.8/2011 tentang perubahan tas UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) menjamin akan memproses permohonan uji materi UU MD3 dengan menjaga independensi dan ketidakberpihakan atau imparsialitas, sehingga tidak terpengaruh