Mahkamah Konstitusi

Masing-masing jalur pendidikan dapat saling melengkapi dan memperkaya. Ini mempunyai arti bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan pilihannya, apakah pendidikan formal, nonformal, atau informal," kata…

Dalam paparannya Mahfud menyampaikan, negara ini didirikan dengan perdebatan yang luar biasa. Pada saat itu, Soekarno menolak keras dibentuk negara agama.

Sebab model OJK seperti di Indonesia tidaklah lazim, menyatukan kewenangan pengawasan administratif dengan kewenangan penyidikan yang bersifat pro justicia.

Tri Hayati, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia menegaskan bahwa pengaturan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi segenap ASN dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi yang…

Kemudian, ia juga menyampaikan Proyeksi Kinerja Tahun 2019, yang mengutarakan secara garis besar sejumlah perencanaan strategis dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan MK pada 2019 beserta dengan alokasi anggaran.

Untuk itu sebut Irman, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa "untuk satu kali masa jabatan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain MK, Yohana menyebut akan melakukan pendekatan dengan DPR dan Presiden untuk menemukan kesepakatan mengenai batas usia minimal perkawinan.