Mahkamah Konstitusi

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah, mengatakan pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memberikan apresiasi kepada MK atas putusan MK nomor 22/PUU-XVI/2018 tentang UU…

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusanya membatalkan aturan batas usia minimal 16 tahun bagi perempuan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Aturan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana tercantum dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), justru memberi perlindungan untuk kesejahteraaan pekerja serta perlindungan hukum.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai ketentuan Pasal 326 UU 7/2017 terkait dana kampanye, telah bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu.

Karena itu, lanjut Suraji, negara harus hadir di sektor ini untuk memberikan perlindungan perekonomian nasional, perlindungan keselamatan masyarakat atau publik, perlindungan lingkungan, perlindungan kebudayaan, dan bahkan perlindungan…

Sebanyak empat dosen dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Mahkamah Konstitusi terkait kewenangan lembaga pengawas keuangan ini.

Sidang pasca pelaksanaan PSU itu, sesuai dengan amar putusan MK yang memerintahkan KPU menggelar pilkada ulang dan hasilnya disampaikan ke MK.