Dana Kesehatan KPS Biak Meningkat Menjadi Rp10,5 M
Pembiayaan, alokasi dana layanan kesehatan khusus orang asli Papua, melalui program Kartu Papua Sehat (KPS), di RSUD Biak Numfor, di 2018 meningkat. Tercatat, jumlahnya mencapai Rp10,5 miliar.
Tren
- Menuntut Tanggung Jawab Aparat di Papua
- Narasi Kemungkinan: Micro Drama Film RRC vs AS
- Peran Strategis Daerah Menuju Indonesia 2045
- Purbaya Diangkat Pasca-Kerusuhan 2025 Lalu Menolak IMF, Tapi Diturunkan Pasca-Kerusuhan 2026 Digantikan Suahasil yang Juga Akan Menolak IMF?
- Ketika Penelitian SD Inpres Pak Harto Mendapat Nobel, Apakah Presiden Prabowo Akan Mendapatkan Nobel dari Program Sekolah Rakyat?
- Papua Lumbung Pangan Pasifik
- Papua Kampung Atlet
- Aceh, Menghidupkan Fungsi Peradaban
- Smart Budgeting APBN
- Efisiensi “Menikam” Presiden Prabowo
Browsing Tag: "JKN"
JKN
Pemkab Bantul Upayakan 95 Persen Warga Terlindungi JKN
BANTUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengupayakan 95 persen dari total penduduk sekitar 937 ribu jiwa terlindungi jaminan kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.…
Peserta JKN-KIS Cakup 199 Juta Rakyat
Sebanyak 199 juta rakyat Indonesia telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Pemudik Bisa Gunakan JKN-KIS di Luar Daerah
BPJS Kesehatan cabang Banjarmasin, memastikan masyarakat yang memiliki kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang akan melakukan mudik lebaran tetap bisa menikmati layanan kesehatan di luar daerah.
Sumbar Alokasikan Rp34,8 Miliar Dana Jaminan Kesehatan
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mengalokasikan anggaran Rp34,8 miliar sebagai dana pendampingan jaminan kesehatan untuk kabupaten-kota dalam program Jamkes Sumbar Sakato 2018.
Integrasi KPS-JKN di Papua, Rumit
JAYAPURA - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Aloysius Giyai mengatakan integrasi Kartu Papua Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional (KPS-JKN) di daerahnya berlangsung rumit.
"Upaya Provinsi Papua masuk ke integrasi Jaminan Kesehatan…
Nilai Tarif INACBGs Perlu Direvisi
JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai perlu adanya revisi terhadap tarif Indonesia Case Base Groups (INACBGs), karena dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan.