Pencari Suaka Siap Dipindahkan ke Islamic Centre Jakut
Keputusan tersebut diambil setelah DPRD DKI Jakarta berdiskusi dengan Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-bangsa (UNHCR), para pengungsi dan eksekutif dari DKI Jakarta.
Tren
- Noel, Penyelamat (Sementara) Presiden Prabowo
- Dari Pusara Wali, Mengalir Keteladanan
- Menteri Kebudayaan Serap Aspirasi Komunitas Perupa Yogyakarta
- Yayasan Cokroaminoto Banjarnegara Gandeng Kantor Hukum Farid Iskandar untuk Bimbingan Hukum
- Kepemimpinan: Islam dan Teori Modern
- Pameran Fotografi ‘Negeri Elok’ Refleksikan 80 Tahun Keberagaman
- Semangat Nasionalisme Warga Krangkungan Lewat Upacara Penurunan Bendera
- Kementerian Kebudayaan Gelar Pertunjukan Wayang Kulit Rayakan Kemerdekaan Indonesia
- Indonesia: Usia 80-Parameter Konstitusi
- One Piece: Awal Delegitimasi Psikologis dan Sosial?
Browsing Tag: "DPRD DKI"
DPRD DKI
Anies: Penerbitan IMB di Pulau Reklamasi Sesuai Ketentuan
Penerbitan kurang lebih 1.000 IMB tersebut telah mempertimbangkan kesesuaian bangunan dengan peraturan yang ada.
Pemprov dan DPRD Sepakat Tarif MRT Jakarta Rp14 Ribu
Tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta disepakati Rp14.000 untuk sekali jalan. Tarif tersebut berlaku untuk perjalanan, dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia ke Lebak Bulus, Jakarta Selatan maupun sebaliknya.
Tarif MRT Diputus Rp8.500, Pemprov DKI-DPRD Belum Bersepakat
Mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu sudah mengusulkan nilai rata-rata tarif MRT Jakarta sebesar Rp10.000 kepada anggota DPRD.
Penentuan Tarif MRT, Anies Pastikan Umumkan Senin
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memastikan bakal mengumumkan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta pada Senin, 25 Maret 2019 usai Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) dengan DPRD DKI.
Soal Tarif MRT, Anies Tunggu Keputusan DPRD
Dia juga menanggapi dengan baik terkait uji coba MRT yang dimulai hari ini, dan sudah melakukan rapat khusus soal MRT. Pemprov DKI Jakarta untuk tarif mengusulkan Rp8.500.
DPRD DKI Setujui Adanya Dana Talangan Rumah DP 0 Rupiah
Pada penyampaian anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman awalnya mengajukan Rp 720 miliar. Namun, direvisi menjadi Rp 380 miliar. Angka itu cukup untuk menalangi 950 unit rumah susun DP 0 dari target awal 1.600 unit di 2019.