DPRD DKI Setujui Adanya Dana Talangan Rumah DP 0 Rupiah
Editor: Satmoko Budi Santoso
JAKARTA – Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta menyetujui anggaran untuk penalangan uang muka rumah Down Payment (DP) Rp 0.
Keputusan itu dibahas dalam rapat rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019 di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Senin (26/11/2018).
Pada penyampaian anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman awalnya mengajukan Rp 720 miliar. Namun, direvisi menjadi Rp 380 miliar. Angka itu cukup untuk menalangi 950 unit rumah susun DP 0 dari target awal 1.600 unit di 2019.
“Hunian 780 unit dari Sarana Jaya, Perumnas 170 unit, maka total 950 unit. Kebutuhan DP 20 persen, maka per unit Rp80 juta. Kalau dikali 950 unit, maka Rp76 miliar. Sisanya 80 persen dibutuhkan alokasi anggaran Rp304 miliar, total Rp 380 miliar,” ucap Pelaksanan Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti.
Anggota fraksi Gerindra Iman Satria masih mempertanyakan perhitungan Pemprov DKI yang menganggarkan Rp80 juta per unit. Dia menilai, angka tersebut masih terlalu besar untuk menalangi satu unit rumah DP nol rupiah.
“DP-nya Rp 80 juta per unit, memang satu unitnya berapa? Bukannya Rp 350 juta?” kata Iman.
Meli menjelaskan kembali bahwa harga per-rusun maksimal dijual senilai Rp 350 miliar. Namun, menurut dia, ada 170 unit di Rusunami Pasar Rumput yang belum diketahui perkiraan harga jualnya. Karenanya, kata Meli, pihaknya membuat perkiraan harga jual sebesar Rp 400 juta per unit.
Penjelasan Meli tersebut akhirnya diterima oleh seluruh anggota Banggar DPRD DKI. Pimpinan Banggar Triwisaksana kemudian mengetuk palu sebagai tanda disetujuinya anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk program rumah DP nol rupiah.
“Rp 350 miliar rasanya cukup. Baik, kita setujui Rp 350 miliar,” kata Triwisaksana sambil mengetuk palu.
Namun Triwisaksana menjelaskan memberikan pinjaman dana DP 0 rupiah itu salah satu alasan pemangkasan, karena dibuuhkan penghematan anggaran yang defisit.
“Di tengah kebutuhan menutup defisit KUA-PPAS, penghematan sangat dibutuhkan. Saya minta Bu Kadis menyampaikan sekali lagi yang riil, yang dibutuhkan untuk cover 2019,” tutup Triwisaksana.