Din Syamsuddin

Ada kesediaan kedua pihak membangun komitmen kebangsaan dan juga secara khusus peluang terbuka untuk komunikasi antara DPR dan MUI.

Momen 212 segera ditransportasikan ke arah gerakan-gerakan kebudayaan, program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi

Partai-partai politik yang menggunakan nama Islam, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk secara khusus membela kepentingan umat.

Jika UU Revisi yang disetujui unsur legislatif dan eksekutif tersebut memberi peluang bagi intervensi pemerintah. Terlebih jika regulasi itu menjadikan KPK sebagai subordinat pemerintah.

Din menekankan bahwa pemerintah harus menjamin kebebasan untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul, serta menangani penyebaran paham yang dinilai bertentangan dengan Pancasila secara berkeadilan.

"Peristiwa 21 sampai dengan 23 Mei sebagai reaksi terhadap penetapan hasil pemilu oleh KPU, dinilai sebagian rakyat tidak jujur dan tidak. Peristiwa kekerasan itu sungguh memprihatinkan," ujar Din

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengingatkan bahwa berdasarkan konstitusi, asas Pemilu/Pilpres