Sinergi DPR dan MUI Membangun Komitmen Kebangsaan

JAKARTA — Ketua Dewan Pertimbangan Rakyat (DPR), Puan Maharani berharap ada sinergi yang terjalin antara DPR dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam komitmen membangun Indonesia. 

Menurutnya, sangat penting menjalin silaturahmi dan komunikasi sehingga tidak salah persepsi di kemudian hari.

“Silaturahmi saya ke MUI ini merupakan jalinan sinergi komunikasi yang harus terus dijaga dalam komitmen membangun bangsa Indonesia kedepan lebih baik lagi,” kata Puan pada rapat pleno ke 50 Dewan Pertimbangan MUI di kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (19/2/2020).

Menurutnya, negara Indonesia mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yakni senantiasa menjaga kerukunan melalui toleransi beragama dan silaturahmi antara sesama umat.

“Itu yang tidak dimiliki oleh negara lain. Indonesia sebagai negara yang besar dari berbagai suku dan agama. Inilah yang harus kita jaga kerukunan dan toleransi itu,” tukas Puan.

Pada silaturahmi ini, Puan juga meminta MUI agar meluruskan pandangan  masyarakat yang jauh dari Pancasila. Utamanya kata dia, ideologi yang menyimpang dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami sangat berharap MUI membantu meluruskan pandangan-pandangan dan sikap sebagian masyarakat yang berbeda pendapat dalam membangun bangsa,” ujarnya.

Karena menurutnya, para pendiri bangsa sudah mewariskan bangsa Indonesia pemersatu bangsa, yaitu Pancasila.  yang di dalamnya mengandung unsur keislaman dan kebangsaan.

“Ini laksana dua rel kereta api. Jika keduanya berdampingan dengan kokoh akan mengantarkan NKRI dengan segenap rakyatnya yang majemuk. Baik itu dari aspek suku, agama, dan etnis, pada tujuannya tatanan masyarakat adil dan makmur,” jelas politisi PDIP ini.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menyebut, dialog Ketua DPR Puan Maharani dengan para ulama pada rapat pleno ini sangat positif.

“Ada kesediaan kedua pihak membangun komitmen kebangsaan dan juga secara khusus peluang terbuka untuk komunikasi antara DPR dan MUI,” kata Din pada rapat pleno tersebut.

Misalnya, sebut Din, komunikasi dalam membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), utamanya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan umat Islam.