Peta Konflik Papua

Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi – 24/09/2026

Papua terlalu sering hadir dalam pemberitaan melalui satu lensa: perang, kekerasan, dan penindasan. Kesan yang muncul adalah seluruh Papua zona konflik.

Konflik bersenjata memang nyata dan serius, terutama di sejumlah wilayah pegunungan Papua. Namun, menjadikan konflik di lokasi tertentu sebagai gambaran keseluruhan Papua adalah penyederhanaan yang perlu diuji.

Untuk melihat persoalan secara lebih presisi, kita membutuhkan peta. Bukan generalisasi.

ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), basis data global yang mencatat peristiwa kekerasan politik berdasarkan lokasi dan waktu, menunjukkan bahwa kekerasan bersenjata di Papua memiliki konsentrasi geografis tertentu. Puncak Jaya, Lanny Jaya, dan Mimika secara historis disebut sebagai Black Triangle.

Sejak 2018, bentrokan kemudian meluas ke sejumlah wilayah lain, termasuk Intan Jaya, Puncak, dan Yahukimo. Sejak awal 2021, ACLED mencatat bentrokan di lebih dari 20 lokasi baru yang sebelumnya belum tercatat dalam datasetnya.

Enam kabupaten yang disebut sebagai konsentrasi historis tersebut merupakan 6 dari 42 kabupaten/kota di enam provinsi Tanah Papua, atau sekitar 14,3 persen secara administratif. Angka ini tentu bukan berarti hanya 14,3 persen luas Papua yang mengalami konflik.

ACLED mencatat peristiwa kekerasan berdasarkan lokasi dan waktu. Bukan menetapkan batas geografis “zona perang”. Perbandingan administratif ini hanya membantu memberi gambaran bahwa konsentrasi historis konflik tidak identik dengan keseluruhan Papua.

Bahkan, meluasnya konflik tidak berarti konflik berlangsung merata. Pada Mei 2025, misalnya, ACLED mencatat 29 bentrokan antara TPNPB dan aparat keamanan. Namun, pertempuran pada periode tersebut berlangsung di delapan desa di Distrik Sugapa dan Hitadipa, Intan Jaya.

ACLED mencatat bahwa kekerasan di Papua pada 2024 dan 2023 merupakan yang tertinggi sejak cakupan datanya untuk Indonesia dimulai pada 2015. Fakta ini penting: tingginya kekerasan harus diakui, tetapi lokasi, skala, frekuensi, dan intensitasnya tetap perlu disebutkan. Konflik memiliki ruang geografis yang tidak seragam.

Di sinilah persoalan representasi menjadi penting. Papua bukan hanya tempat terjadinya konflik bersenjata. Papua juga merupakan ruang hidup masyarakat dengan pengalaman yang beragam.

Di luar lokasi dengan kekerasan berulang, kehidupan tetap berlangsung. Anak-anak bersekolah, masyarakat berdagang, keluarga bekerja, pelayanan publik berjalan, dan pembangunan terus dilakukan. Pengalaman mereka tidak boleh hilang hanya karena pemberitaan lebih sering menyoroti peristiwa kekerasan.

Dalam psikologi kognitif, availability heuristic membantu menjelaskan persoalan ini. Manusia cenderung menilai suatu fenomena berdasarkan contoh yang paling mudah muncul dalam ingatan.

Peristiwa kekerasan yang dramatis, tragis, dan terus diberitakan dapat menciptakan kesan bahwa kekerasan berlangsung di mana-mana. Padahal, sesuatu yang mudah diingat tidak otomatis menjadi gambaran yang mewakili keseluruhan realitas.

Kesalahan serupa terjadi ketika pengalaman satu wilayah diproyeksikan kepada seluruh populasi. Satu kasus tragis tetap penting dan harus diberitakan. Korban harus mendapatkan perhatian. Namun, satu kasus tidak otomatis dapat mewakili jutaan penduduk dengan pengalaman sosial yang beragam.

Konflik Papua tidak boleh disangkal. Kekerasan terhadap warga sipil tidak boleh diabaikan. Tetapi mengakui konflik justru menuntut kita untuk lebih tepat menunjukkan di mana konflik terjadi, seberapa sering, dan dengan intensitas seperti apa.

Menyebut seluruh Papua sebagai medan perang bukan memperjelas persoalan. Melainkan menghapus perbedaan geografis yang justru penting untuk memahami Papua.

Karena itu, publikasi tentang Papua yang sedang membangun perlu mendapat ruang yang sama. Sekolah yang berjalan, ekonomi masyarakat yang tumbuh, pelayanan publik yang bekerja, dan kehidupan warga yang terus berlangsung. Termasuk gairah pembangunan di daerah non konflik.

Pemberitaan yang lebih berimbang tidak menutupi konflik. Tetapi mencegah konflik menjadi satu-satunya wajah Papua.

Konflik itu nyata. Tetapi konflik tidak menggambarkan seluruh Papua. Papua punya konflik, Papua bukan konflik.

Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Esais & Penulis Independen. Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.