“Kami ingin semua ASN yang ada di daerah ini bersih dari narkoba, agar produktivitas kerja ASN di lingkungan pemerintah meningkat. Selain itu, aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah harus menjadi contoh bagi masyarakat,” ujarnya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika merangkul influencer atau penggiat media sosial untuk ikut menyosialisasikan dan menginformasikan program-program pemerintah, agar sebarannya menjadi lebih luas.
"Bendahara setiap organisasi perangkat daerah segera mengajukan permintaan pembayaran ULP ASN batas akhir 10 Desember," tegas Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Biak, Lot Jensenem di Biak, Kamis.
"Masalah netralitas ASN masih terus terjadi. Sudah banyak penindakan yang dilakukan oleh pengawas pemilu, namun masih saja terjadi," ucap Ketua Bawaslu Sulteng, Ruslan Husen, di Palu, Rabu.
"Aparatur Sipil Negara harus berpikiran terbuka, terus melakukan inovasi, dan menyederhanakan proses kerja," kata Fadjroel, dalam pesan pendek diterima di Jakarta, Jumat (29/11/2019).