Kaleidoskop 2025: Isu Politik dan Kelemahan Komunikasi Publik Kabinet

Setelah kedua tokoh memperoleh amnesti dan abolisi, gelombang protes mereda. Menunjukkan bahwa sebagian tekanan publik dapat dimitigasi melalui langkah simbolis untuk memperoleh keringanan hukum atau perlindungan politik.

Dari keseluruhan peristiwa, sepanjang 2025 tidak ada isu politik substantif yang benar-benar menguak kesalahan atau kegagalan mendasar presiden. Tuntutan menjadikan bencana Sumatera sebagai “Bencana Nasional” menguat. Akan tetapi segera dijawab dengan kerja cepat kabinet.

Tingkat kepuasan menunjukkan kebijakan-kebijakan presiden masih on the track. Isu-isu yang diarahkan kepada presiden, tidak memiliki daya pukul psikologis secara politik dan mudah dipatahkan.

Namun, kegagalan pemerintah dalam mengelola isu publik, terutama dalam membangun kontra narasi yang cepat dan meyakinkan, menyebabkan narasi simbolik dan disinformasi berkembang massive. Dimanfaatkan oleh pihak oposisi, dan berhasil memobilisasi publik. Kasus pembakaran rumah anggota DPR mencerminkan kegagalan komunikasi dan kontrol publik daripada masalah kebijakan strategis. Joget-joget dan kenaikan tunjangan menjadi triger untuk mengadili DPR.

Keseluruhan tahun 2025 menegaskan jika konflik politik besar tidak selalu lahir dari kesalahan kebijakan substansial. Gelombang protes lebih merupakan akibat kombinasi kegagalan komunikasi publik, manajemen isu yang lambat, dan manipulasi narasi oleh pihak-pihak berkepentingan.

Kaleidoskop politik Indonesia tahun ini menunjukkan pemerintah perlu lebih proaktif dalam membangun transparansi, komunikasi, dan kontra narasi berbasis fakta. Agar isu simbolik atau minor tidak berkembang menjadi gelombang protes besar, berdampak luas dan merugikan stabilitas politik.