Kaleidoskop 2025: Isu Politik dan Kelemahan Komunikasi Publik Kabinet

Isu kedua yang mencuat adalah kontroversi terkait ijazah Presiden Joko Widodo. Sepanjang tahun, tuduhan palsu terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terus diangkat oleh sebagian pihak. Baik dengan motif politik maupun sebagai upaya mengelola opini publik.

Polemik ini memunculkan pertarungan sengit di media mainstream dan media sosial. Sebagian menilai sebagai skenario lepas tanggung jawab dari kemarahan publik. Kesalahan rezim masa lalu sepenuhnya dibebankan pada presiden Jokowi. Sementara aktor lain (PDIP) yang memiliki keterkaitan atau keuntungan politik (sebagai pengusung presiden) cenderung tidak disorot dan disalahkan.

Sebagian lain menduga isu ijasah palsu dikelola pihak-pihak yang secara politik terhalangi oleh modalitas politik Jokowi yang masih populer. Merupakan ancaman bagi masa depan politiknya sehingga Jokowi harus disudutkan.

Kedua kemungkinan itu tetap membawa nuansa perseteruan pilpres 2024 terus hidup. Mencerminkan dinamika gagal move on pilpres.

Positifnya, isu ini tetap dalam domain hukum. Bareskrim Polri melakukan verifikasi dokumen dan memastikan keasliannya. Berkat intervensi hukum yang jelas, isu ini tidak memicu gelombang protes massal. Berbeda dengan gerakan simbolik terkait kebijakan efisiensi. Isu ijazah masih dalam kerangka peradilan. Ketidakpuasan atas keterangan bareskim pun tetap berujung pada proses peradilan.

Kluster ketiga adalah tarik ulur terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Isu ini menimbulkan perdebatan panjang antara proyeksi pembangunan jangka panjang pemerintah dan kekhawatiran publik mengenai biaya proyek besar. Termasuk aspek transparansi, dan dampak sosial bagi masyarakat lokal di Kalimantan Timur.