Mayor Jenderal Soeharto “dikroyok” Presiden Soekarno dan Kabinetnya

Tanggal 19 Desember 1961, di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencanangkan tiga komando rakyat disingkat TRIKORA, yaitu;

1. Gagalkan pembentukan Negara Papua bikinan Belanda.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Untuk merebut Irian Barat dengan operasi militer, Presiden Soekarno meminta kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal AH Nasution mengajukan nama-nama jenderal yang patut menjadi Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat.

Adapun nama-nama yang diajukan adalah; Mayor Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Haji Soedirman, dan Mayor Jenderal Soeharto.

Dari tiga nama tersebut, Presiden Soekarno memilih Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Mandala. Tanggal 23 Januari 1962, Mayor Jenderal Soeharto dilantik menjadi Panglima Mandala Pembebasan Irian Barat.

Namun sebelumnya, tanggal 13 Januari 1962, Markas Besar Angkatan Laut melakukan misi rahasia menyusupkan pasukan ke Irian Barat dengan menggunakan kapal perang.

Misi itu mengerahkan tiga kapal perang Motor Torpedo Boat atau MTB, yaitu MTB Macan Tutul, MTB Macan Kumbang, dan MTB Harimau.

Pada saat ketiga MTB tersebut memasuki perairan laut Arafuru, laju gerak ketiga MTB tersebut terdeteksi radar pesawat Neptune Angkatan Laut Belanda.

Tanpa memberi peringatan, beberapa kapal perang dibantu pesawat terbang tempur Belanda menyerang ketiga MTB tersebut.

Ketiga MTB diserang dari laut dan udara, terjadi pertempuran yang tidak seimbang. .

Dalam pertempuran itu, Deputi Kepala Staf Angkatan Laut Komodor Yos Sudarso tewas dan tenggelam bersama MTB Macan Tutul pada 15 Januari 1962.

Presiden Soekarno sangat prihatin atas gugurnya Komodor Yos Sudarso di pertempuran Laut Aru hingga mencopot Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Laksamana Suryadarma karena dianggap tidak mem-_backup_ misi rahasia ini, dan menunjuk Kolonel Omar Dani sebagai KSAU.

Untuk membahas masalah ini, Presiden Soekarno memanggil Panglima Mandala Mayor Jenderal Soeharto ke sidang kabinet.

Dalam sidang kabinet, Presiden Soekarno meminta kepada Panglima Mandala Mayor Jenderal Soeharto untuk membalas dengan menenggelamkan kapal perang Belanda.

Kehendak Presiden Soekarno didukung oleh Menteri Penerangan Mohammad Yamin dan anggota kabinet lainnya.

Posisi Jenderal Soeharto sangat sulit yaitu Presiden dan para menterinya meminta ia membalas atas kematian Komodor Yos Sudarso dan tengelamnya MTB Macan Tutul.

Akan tetapi Jenderal Soeharto menolak perintah itu seperti ditulis di otobiografinya, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya; “Baik, Pak, kalau benar kita bisa menyelesaikan perjuangan kita memasukkan Irian Barat ke dalam negara kita dengan menenggelamkan kapal itu saja, akan saya lakukan. Tetapi kalau tidak, ini hanya akan merusak rencana saya. Karena dengan begitu, Belanda malahan akan jadi lebih siap.”

Tapi Presiden Soekarno dan Mohammad Yamin tetap mendesak agar Jenderal Soeharto menenggelamkan kapal perang Belanda.

Namun Jenderal Soeharto tetap kekeh dengan pendiriannya dan mengatakan; “Akan saya lakukan. Tetapi saya betul-betul minta jaminan bahwa dengan begitu Irian Barat bisa masuk jadi wilayah kita. Semua pihak harus mengamankan rencana operasi saya, operasi militer, supaya bisa menjamin bahwa nanti pada tanggal 17 Agustus 1962, Irian Barat sudah kita kuasai.”

Dijelaskan, jika penenggelaman kapal perang Belanda hanya bersifat politis sedangkan langkah politik telah ditempuh selama 13 tahun (sejak dari KMB 1949), tidak berhasil mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi—maka, jika hal itu dilaksanakan akan membuyarkan semua rencana operasi militer untuk merebut Irian Barat yang sudah dipercayakan kepada Jenderal Soeharto.

Sebetulnya, dengan alat utama sistem persenjataan (alutsita) yang dimiliki Indonesia saat itu, sangat mudah menenggekamkan kapal perang Belanda tersebut. Dengan menembakkan peluru kendali dari pesawat pembom tercanggih saat itu TU-16, kapal perang Belanda dapat ditenggelamkan dengan mudah.

Akan tetapi akibatnya menjadi politis. Belanda akan mengundang negara-negara Sekutu untuk membantunya karena diserang dengan peralatan tempur Rusia, dan operasi militer “Jayawijaya” yang sudah dipersiapkan menjadi berantakan.

Akhirnya Presiden Soekarno dapat menerima argumen yang diajukan oleh Jenderal Soeharto.

Bukan tidak mungkin Presiden Soekarno teringat dengan Peristiwa 3 Juli 1946, di mana Soeharto yang pada waktu itu menjadi Komandan Resimen III berpangkat Letnan Kolonel, menolak perintah Presiden karena tidak sesuai dengan hierarki militer. Perintah kepada Komandan Resimen harus melalui Panglima Besar, bukan melalui Presiden.

Atas penolakan itu, untuk pertama kali Presiden Soekarno menyebut Letnan Kolonel Soeharto sebagai “Opsir Koppig.” [njn]