Krisis Politik 1998, Kenapa Presiden Soeharto Menyatakan Berhenti?

Arus wacana publik pasca reformasi, terus menerus menempatkan Presiden Soeharto sebagai pihak disalahkan. Satu sudut pandang dibentuk bahwa pernyataan berhentinya Presiden Soeharto dilatari oleh desakan publik karena KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Nyaris tidak ada kader-kader bangsa ini yang melakukan telaah post factum atas peristiwa 1998 secara lebih jernih tanpa terlarut euphoria. Buku “Presiden Soeharto dan Visi Kenusantaraan” bisa dikatakan sejauh ini merupakan satu-satunya buku yang melakukan telaah post factum dengan pendekatan lebih komprehensif.

Bab 2 buku itu diberi sub judul “Proyek Stigmatisasi dan Kegagalan Manajemen Transisi” 98. Menganalisis secara komprehensif kenapa krisis ekonomi tahun 1997 disusul krisis politik dan menyebabkan Presiden Soeharto menyatakan berhenti.

Buku itu menyajikan analisisnya bahwa krisis politik 1998 bukanlah diksi tunggal, rakyat melawan Presiden Soeharto. Bahwa Presiden Soeharto KKN, otoriter dan oleh karena itu ditumbangkan. Bukan an sich seperti itu.

Krisis politik 1998, merupakan akumulasi kontestasi dari setidaknya lima kekuatan besar yang berkepentingan merebut kendali masa depan Indonesia pasca Presiden Soeharto. Lima kekuatan besar itu pertama, kelompok kepentingan internasional yang berkepentingan untuk mengendalikan kebijakan dan sumberdaya strategis Indonesia.

Presiden Soeharto dikenal memiliki karakter, nasionalisme dan visi pembangunan yang jelas serta terarah. Ia hendak mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, berdaulat, dan setara negara maju dalam dua kali PJP (Pembangunan Jangka Panjang). Agenda itu dikenal dengan agenda tinggal landas.

Agenda ini tidak bersahabat bagi kelompok-kelompok kepentingan internasional untuk leluasa mengendalikan atau mengeksploitasi sumber-sumberdaya strategis Indonesia. Selama Presiden Soeharto masih berkuasa dan masih kuat, maka setiap agenda kelompok kepentingan internasional harus berkompromi dengan agenda tinggal landas Indonesia itu.

Kedua, kelompok pragmatis dalam negeri yang berkepentingan memegang kendali atau tidak ingin tersingkir dalam tatanan baru pasca Presiden Soeharto. Kelompok ini termasuk orang-orang yang juga dibesarkan oleh orde baru sendiri. Mereka tidak ingin, Pasca presiden Soeharto, eksistensinya tidak memiliki pijakan dalam perpolitikan bangsa.

Ketiga, eks pendukung dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berkepentingan rehabilitasi nama baiknya dalam panggung sejarah Indonesia. Tahun 1990-an banyak eks tapol PKI dibebaskan. Masa hukumannya sudah selesai. Maka ruang konsolidasi antar tapol dan simpatisannya semakin terbuka. Untuk memberi tekanan kepada Presiden Soeharto yang memasuki masa senja.

Keempat, kelompok reformis. Berbagai pihak yang ingin pengelolaan negara lebih demokratis dan desentralistis. Mereka menginginkan reformasi sistem politik yang hanya mengijinkan tiga partai. Mereka juga meminta reformasi dwifungsi ABRI. Pola relasi pusat – daerah yang desentralistis juga menjadi salah satu tuntutan kelompok ini. ‘

Kelima, adalah agenda kelangsungan tinggal landas Presiden Soeharto itu sendiri. Suatu agenda agar transisi kepemimpinan nasional pasca Presiden Soeharto tidak mengganggu agenda besar tersebut. Mengingat Presiden Soeharto sudah memasuki masa senja dan sejak tahun 1996 secara terbuka menyampaikan perlunya kepemimpinan baru bagi bangsa Indonesia.

Kelima kekuatan itulah yang bertarung pada pergolakan reformasi 1998. Bukan semata-mata benturan diametral antara rakyat dan Presiden Soeharto. Opini perlawanan rakyat vs Presiden Soeharto sengaja dibangun sebagai katalisator berbagai pihak dalam mewujudkan agenda pragmatisnya masing-masing.

Krisis moneter dan ekonomi berlangsung sejak tahun 1997 merupakan momentum yang efektif dieksploitasi untuk mendeskreditkan Presiden Soeharto. Krisis itu ditunggangi berbagai pihak untuk membangun kemarahan rakyat dalam suatu isu besar: rakyat vs Presiden Soeharto yang otoriter dan KKN.

Kemarahan rakyat merebak kemana-mana. Hingga muncul kerusuhan di berbagai tempat. Beragam kerusuhan itu bisa dipahami sebagai cara mendelegitimasi kepemimpinan Presiden Soeharto. Yang secara faktual Presiden Soeharto secara pribadi masih dicintai oleh rakyat. Hal itu diketahui dari surat-surat yang dikirim berbagai lapisan masyarakat paska Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan.

Menghadapi kemarahan rakyat itu Presiden Soeharto kemudian melakukan berbagai upaya. Termasuk membentuk kabinet reformasi pembangunan dan menyatakan untuk tidak maju lagi sebagai presiden. Sejumlah elit politik dan pimpinan gerakan massa (tentu dengan segala motif pragmatisnya masing-masing), banyak yang tidak menyetujui langkah itu. Singkat cerita dan dalam proses yang singkat, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan sebagai presiden.

Buku “Presiden Soeharto dan Visi Kenusantaraan” mengungkapkan bahwa berhenti sebagai Presiden bukan merupakan masalah bagi Presiden Soeharto. Ia sudah sering mengungkapkan sejak tahun 1996. Untuk perlunya pengganti bagi dirinya.

Masalahnya adalah kelangsungan agenda tinggal landas yang juga sedang dihadapkan pada krisis moneter dan ekonomi. Presiden Soeharto sempat bertanya kepada tokoh-tokoh gerakan reformasi. Apakah dengan berhentinya sebagai Presiden, permasalahan bangsa akan teratasi. Namun para penggerak reformasi rupanya tidak memiliki jawaban atas pertanyaan itu.

Presiden Soeharto tidak ingin pilihan-pilihan yang diambilnya berisiko mengorbankan rakyat yang ia perjuangkan sejak muda. Jika menempuh cara tegas menghadapi demonstran (yang sebenarnya tidak lebih banyak dari demonstrasi 212 pada era reformasi) akan menimbulkan korban jiwa.

Seorang wartawan pernah menanyakan ke Presiden Soeharto (beberapa tahun setelah berhenti), bagaimana kalkulasinya atas situasi pada saat itu. Presiden Soeharto mengkalkulasi jika para demonstran dihadapi secara tegas, maka ada 500 korban jiwa meninggal. Presiden Soeharto menghindari peristiwa yang bisa jadi akan mirip Tian’anmen RRC. Ia tidak ingin rakyatnya yang selama ini ia perjuangkan menjadi korban.

Hingga dalam jangka panjang, publik Indonesia terbuai opini bahwa setiap pelaku gerakan 1998 merupakan gerakan tunggal, reformasi. Tanpa menelaah secara kritis latar belakang, motif dan agenda-agenda kelompok yang bergerak dan sebagai penggerak pada situasi tersebut. Masyarakat tidak banyak menyadari bahwa ada yang menunggangi arus besar reformasi untuk tujuan pragmatisnya masing-masing.

Kegagalan diagnosa terhadap peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia itu telah menyebabkan komplikasi persoalan bangsa nyaris tak kunjung terurai hingga hampir dua dekade reformasi. Bangsa Indonesia tidak kunjung bisa mengidentifikasi siapa kawan dan siapa lawan dalam membangun masa depan Indonesia.

Selebihnya bisa dibaca dalam buku, “Presiden Soeharto dan Visi Kenusantaraan”. Bisa didapatkan di market place “Gunsa Book Store” dalam link:
https://shopee.co.id/product/331312971/10877835936?smtt=0.100775878-1670062909.3