3 Desember 1988, Presiden Soeharto menerima penghargaan Global Statesman Award in Population
SABTU, 3 DESEMBER 1988, bertempat di Istana Merdeka, Presiden Soeharto menerima tanda penghargaan Global Statesman Award in Population dari The Population Institute.
Penghargaan ini diberikan sebagai tanda pengakuan internasional atas keberhasilan kepemimpinan Presiden Soeharto dalam melaksanakan program Keluarga Berencana. Presiden Soeharto adalah negarawan pertama yang menerima penghargaan ini.
Penyerahan tanda penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua lembaga tersebut, Werner Fornos, dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para pejabat tinggi Indonesia dan sejumlah duta besar negara sahabat.
Keberhasilan kebijakan kependudukan tersebut tidak terlepas dari dukungan Presiden Soeharto yang tidak kepalang tanggung, yang diberikannya baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan Indonesia berbeda dari banyak negara berkembang lainnya.
Sementara banyak kepala negara lainnya mendorong program tersebut dengan kebijakan dan pidato-pidato, Presiden Soeharto berbuat lebih jauh dengan menghadiri sendiri berbagai kegiatan yang diselenggarakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Indonesia baru melancarkan program keluarga berencana yang betul-betul terencana sejak pemerintah Orde Baru, yang dimulai dengan penandatanganan oleh Presiden Soeharto atas deklarasi kependudukan yang bersejarah tahun 1967, bersama-sama 26 pemimpin dunia lainnya.
Setahun kemudian Presiden Soeharto mengeluarkan keputusan yang merupakan kerangka dasar dari suatu program KB yang luas, yang disusul dengan pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Program KB secara resmi dinyatakan sebagai bagian tak terpisahkan dari program pembangunan nasional, dan pemerintah menyediakan anggaran tahunan khusus yang terus meningkat, sejalan dengan makin luasnya pelaksanaan program tersebut di seluruh Indonesia.
Dalam GBHN 1978, program KB dijadikan salah satu prioritas dengan tujuan memperkecil tingkat kesuburan. Untuk menyukseskan program KB, pemerintah telah melakukannya melalui berbagai macam cara, termasuk rangsangan dalam masalah perpajakan, peningkatan pendapatan bagi keluarga akseptor, undang-undang usia minimum perkawinan, serta upaya-upaya memperbaiki kedudukan kaum wanita. Sasaran yang hendak dicapai, adalah menekan tingkat pertumbuhan penduduk menjadi 2,1 persen tahun 1984 dan 1,5 persen tahun 1990.
Satu aspek yang unik dari program KB Indonesia dibanding negara-negara lainnya adalah keterpaduannya di dalam rencana pembangunan lainnya.
Dalam hal ini, Presiden sebagai mandataris MPR bertanggungjawab menjamin koordinasi yang diperlukan untuk semua kegiatan terintegrasi tersebut, harus dapat terlaksana dengan baik, membangkitkan kesadaran bahwa mempunyai banyak anak merupakan perintang langsung bagi usaha memperbaiki kesejahteraan keluarga, mendapat prioritas utama.
Melalui program lintas sektoral seperti peningkatan pendapatan, perbaikan pertanian, pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan gizi, program imunisasi dan pelayanan sosial terpadu, menjadikan masalah KB bukan hanya masalah membagi-bagi alat kontraseptif. KB menjadi satu rangkaian usaha yang luas, yang meliputi pula usaha meningkatkan taraf hidup dalam hubungannya dengan prinsip keluarga kecil, sehat dan bahagia.
Kegiatan antar departemen yang demikian luas, tak mungkin dapat dilaksanakan dengan berhasil tanpa suatu kepemimpinan dan komitmen dari atas. Presiden Soeharto lah yang membuat komitmen dan menjalankan kepemimpinan tersebut.
Dari mulai membagi-bagikan bibit kelapa kepada keluarga akseptor sampai kepada mengkoordinasikan rapat tingkat kabinet tentang kesejahteraan keluarga, Pak Harto telah membuktikan komitmennya yang kuat terhadap masalah tersebut.
Salah satu contoh keterlibatan langsung presiden dalam kegiatan operasional KB, adalah dalam satu safari KB di Bogor, di hadapan sekitar 10.000 pengunjung, dia langsung membahas cara penggunaan kontraseptif yang benar.
Presiden Soeharto telah pula mengembangkan sistem pemberian penghargaan untuk mempertahankan kesinambungan para akseptor, dengan memberikan piagam dan medali kepada akseptor yang sudah menggunakan kontraseptif selama 15 tahun, setiap tahun, 5.000 anak dari keluarga para ekseptor menerima beasiswa.
Tanggal 3 Desember 1988, Presiden Soeharto sudah memperoleh penghargaan dan pengakuan internasional tentang keterlibatannya yang langsung dalam masalah kependudukan, ketika lembaga kependudukan (The population institute) di Washington, DC memberikan kepadanya piagam kependudukan negarawan dunia (The global statesman in population award).
Waktu itu presiden soeharto telah pula memperingatkan kepada dunia, bahwa pertumbuhan penduduk bukan masalah masing-masing negara, tapi merupakan masalah seluruh dunia, dan usaha menanggulangi pertumbuhan penduduk yang cepat harus dilakukan oleh semua bangsa.
Menurut ukuran internasional, hasil program KB Indonesia sangat mengesankan. Antara tahun 1970 dan 1978, tingkat kelahiran baku (Crude birth rate-CBR) telah berhasil ditekan dari 48,8 persen menjadi 28,5 persen. Tingkat kesuburan total turun dari 5,6 menjadi 3,4 persen. Rata-rata jumlah keluarga turun dari 3,9 menjadi 3,0 tingkat pertumbuhan penduduk pada waktu ini ditaksir 2,0 persen setahun.