20-10-1994, Presiden Soeharto ajak semua pihak ikut berantas Buta Huruf
JAKARTA, Cendana News – Kepedulian Presiden kedua Repulik Indonesia memang sangat besar kepada pendidikan dasar di Indonesia. Warisan Pak Harto di sektor pendidikan menjadi catatan emas dalam perjalanan bangsa. Perjalanan itu dimulai dari program wajib belajar. Program wajib belajar yang dimulai Pak Harto pada akhir Pelita III telah meningkatkan taraf pendidikan masyarakat Indonesia saat itu.
Untuk mewujudkan program tersebut, Presiden Soeharto mengajak berbagai pihak untuk terlibat. Seperti yang tergambar dalam tulisan yang dimuat MEDIA INDONESIA (21/10/1994) dengan judul PRESIDEN AJAK SEMUA PIHAK IKUT BERANTAS BUTA HURUF.
Presiden Soeharto mengajak tokoh masyarakat, pejabat dari pusat dan daerah, para ulama dan tokoh agama lainnya, pengusaha, pemimpin Ormas, kaum cendekiawan dan kaum ibu serta wanita untuk turut menyukseskan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Huruf dan Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun.
“Karena hanya dengan cara itu kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya dengan jalan itu dapat mengejar ketinggalan dari bangsa lain yang telah lebih maju. Hanya dengan jalan itu bisa melanjutkan pembangunan,” kata Kepala Negara.
Presiden mengemukakan dalam memberantas buta huruf dan menyukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun besar sekali peranan PKK yang tersebar hingga ke semua pelosok ke pedesaan.
”Sebab, sekitar 60 persen dari mereka yang buta huruf adalah wanita,” ujarnya pada peringatan Hari Aksara Internasional ke-29 di Istana Negara, Kamis (20/10/1994).
Menurut Presiden, pentingnya peranan para ibu dan kaum wanita umumnya dalam tugas nasional yang besar ini harus benar-benar disadari. Seringkali, kata Kepala Negara, faktor ekonomi dan budaya turut mempengaruhi banyak orang tua yang tidak memberi kesempatan kepada anak-anaknya meneruskan pendidikan.
“Bahkan, masih ada orang tua terutama di daerah pedesaan yang tidak memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menyelesaikan pendidikannya di tingkat SD,” terang Presiden.
Karena itu melalui wadah PKK, Kepala Negara mengharapkan kaum ibu dan kaum wanita umumnya ikut mendorong para orang tua, agar anak-anak mereka dapat menamatkan sekolahnya.
Pemerintah, katanya, bertekad menuntaskan pemberantasan buta huruf di kalangan penduduk usia 10-44 tahun. Tugas ini tidak boleh diabaikan karena pada akhir Repelita V lalu jumlah mereka yang belum beruntung ini masih sekitar 6 juta orang.
Pada akhir Repelita Vl nanti, ujarnya, diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah 7-12 tahun yang tidak mengikuti SD. Bahkan diharapkan dalam 10-15 tahun mendatang pendidikan minimal WNI adalah 9 tahun yaitu 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP.
Pada kesempatan itu Kepala Negara menyerahkan Anugerah Aksara kepada 27 Bupati Kepala Daerah Tk II dari seluruh Indonesia.