Gandeng Pendamping PKH-BPNT, Surabaya Sinergikan Data Kemiskinan
SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengajak pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bersinergi dengan Dinas Sosial setempat, untuk menyamakan data Kemiskinan.
“Saya berharap data ini bisa dikomunikasikan dengan kami, bisa menjadi satu,” kata Wali Kota Eri, saat menggelar pertemuan virtual dengan pendamping PKH dan BPNT di Surabaya, Sabtu (7/8/2021).
Eri menyebut, ingin bertemu dengan para pendamping secara langsung, untuk bisa bersama-sama mencari solusi tentang penanganan kemiskinan di Surabaya. Namun, karena pandemi COVID-19, pertemuan itu hanya bisa dilakukan dengan cara virtual. “Saya tahu bahwa teman-teman ini langsung berada di bawah Kemensos. Namun, yang perlu saya sampaikan adalah, warga yang tinggal di Surabaya itu tidak hanya warga yang ber-KTP Surabaya, tapi ada juga yang bukan ber-KTP Surabaya dan banyak tinggal di Surabaya,” ujarnya.
Para pendamping PKH dan BPNT disebut Erui, melakukan survei hingga menghasilkan sebuah data. Pemkot Surabaya, juga melakukan survei untuk mencari data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Oleh karena itu, Eri berharap, survei dan data dari para pendamping tersebut tidak tumpang tindih dengan milik Pemkot Surabaya.
“Jadi, nanti ke depan semua data menjadi satu bagian sebagai rumah besar atau rumah bersama yang ada di bawah naungan Dinsos, sehingga lebih gampang untuk menentukan keluarga ini dapat apa dan keluarga itu dapat apa. Mulai hari ini tidak ada yang jalan sendiri-sendiri di Surabaya, semuanya menjadi satu untuk umat Surabaya,” jelas Eri.
Ke depan, Wali Kota Eri berharap, di setiap kelurahan ada pendamping PKH, pendamping BPNT, LPMK serta jajaran Dinas Sosial Surabaya. Mereka menjadi satu kesatuan, sebagai tim untuk mencari data warga tidak mampu, sekaligus bersama-sama menyejahterakan warga. “Jadi, semuanya ini jadi tim di tingkat kelurahan, sehingga apabila ada 100 warga di kelurahan tertentu yang tidak mampu, maka bisa didiskusikan di dalam tim ini, warga ini cocoknya dikasih PKH, warga ini dikasih BPNT, termasuk juga bantuan dari Pemkot Surabaya,” tandas Eri.
Dengan cara tersebut, pemberian bantuan dari pemerintah akan bisa lebih merata dan tidak bertumpu di satu keluarga. Bahkan, yang paling penting, bantuan itu bisa merata dan tepat sasaran kepada keluarga yang memang membutuhkan. “Saya sudah konsultasi kepada Bu Mensos (Menteri Sosial Tri Rismaharini, red.), jika keluarga itu sudah mendapatkan PKH, jangan sampai mendapatkan lagi BPNT ataupun bantuan dari daerah, supaya keluarga yang lain juga dapat. Ayo bersama-sama menjadi satu bagian sehingga ke depannya bisa bermanfaat bagi warga Surabaya,” ujarnya.
Pemerintah daerah dan tim dikatakan berhasil, apabila warga yang berpenghasilan rendah sudah lulus dan lepas dari kelompok warga yang berpenghasilan rendah. Artinya, warga tersebut sudah bisa dikatakan mampu. “Insyaallah dengan kekuatan gotong royong dan kebersamaan ini, kemiskinan di Surabaya bisa diatasi,” katanya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan virtual itu, jajaran Dinas Sosial Surabaya, diminta segera mengumpulkan tim, lalu dibuatkan SOP yang jelas tentang klasifikasi warga berpenghasilan rendah beserta bantuan yang akan diberikan. Hal yang lebih penting, data warga yang masuk dalam MBR, sekaligus target berapa lama mereka harus lulus dari MBR. “Tujuan saya hanya satu, yaitu ingin menyejahterakan warga Surabaya. Mari berjuang habis-habisan untuk berbuat amal jariah, ini amal jariah kita bersama,” pungkas Wali Kota Eri. (Ant)